Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Jatim Setujui Penggunaan Rp.43 Miliar Uang Kasda Untuk Kebutuhan Beras Bersubsidi - Upaya antisipasi kedalaman kemiskinan di Jatim

 
27 Juli 2018

Dewan Jatim Setujui Penggunaan Rp.43 Miliar Uang Kasda Untuk Kebutuhan Beras Bersubsidi
- Upaya antisipasi kedalaman kemiskinan di Jatim

Seluruh Fraksi dan Pimpinan DPRD Jatim menyetujui penggunaan uang kas daerah sebesar Rp.43.150.300.000 untuk memenuhi kebutuhan beras bersubsidi  atau beras sejahtera (Rastra) bagi keluarga miskin sekaligus bagian upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur.

Persetujuan tersebut tertuang dalam rancangan keputusan Pimpinan DPRD Jatim nomor 188/01/ktps/DPRD Jatim/050/2018 yang ditandatangani seluruh Pimpinan DPRD Jatim dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (27/7/2018).

Pimpinan rapat paripurna DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan ada beberapa alasan mengapa pemenuhan kebutuhan beras rasta harus segera dicukupi oleh Pemprov Jatim. Diantaranya, berdasarkan laporan tim penanggulangan kemiskinan Pemprov Jatim, harga beras di pasaran sejak September 2017 mengalami kenaikan sehingga semakin sulit dijangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah.

"Laporan TNP2K Jatim pada Februari 2018 juga mengatakan bahwa harga beras naik sehingga angka kemiskinan di Jatim ikut meningkat," jelas wakil ketua DPRD Jatim.

Di sisi lain, kata politisi asal Fraksi PDIP, jatah beras rastra dari pemerintah yang sedianya diberikan kepada keluarga penerima sebesar 15 kg ternyata realisasinya hanya sebesar 10 kg dan sering telat. "Pemenuhan beras bersubsidi tahun 2017 belum memenuhi kebutuhan sehingga tahun 2018 perlu penambahan," ujar Kusnadi.

Dalam APBD Jatim 2018 telah disepakati pemenuhan beras bersubsidi dianggarkan sebesar Rp.160 miliar, namun dalam APBD murni baru dialokasikan sebesar Rp.80 miliar sehingga kekurangannya akan dipenuhi dalam PAK APBD Jatim 2018.

"Kekuarangan Rp.80 miliar itu aka dipenuhi dari belanja tak terduga sebesar Rp.36,9 miliar dan uang kasda sebesar Rp.43,1 miliar. Sesuai dengan aturan Permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, penggunaan mendahului uang Kasda itu harus mendapat persetujuan dari DPRD, dan kami setujui," beber pria yang juga ketua DPD PDIP Jatim ini.

Persetujuan dari pimpinan DPRD Jatim ini diperlukan untuk melakukan perubahan struktur anggaran APBD Jatim 2018 dan nantinya akan ditetapkan dalam keputusan DPRD Jatim. "Hasil akhirnya nanti ya berupa penetapan Perda Perubahan APBD Jatim 2018," beber Kusnadi.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarno mengatakan bahwa pengajuan Pemprov Jatim untuk mengeluarkan kas daerah sebesar Rp 43,1 milliar guna memenuhi  kebutuhan beras bersubsidi telah disetujui pimpinan DPRD Jatim.

Lebih jauh Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo menjelaskan bahwa penggunaan uang kas daerah itu nantinya akan digunakan untuk menekan kedalaman kemiskinan di Jatim melalui pembiayaan pemenuhan bantuan beras bersubsidi (Rastra) kepada keluarga miskin di Jatim.

“23 persen kedalaman kemiskinan di Jatim itu disumbang oleh variabel kenaikan harga beras. Hasil laporan TNP2K menyatakan sejak September 2017 diketemukan keparahan dan kedalaman kemiskinan naik. Artinya, yang tadinya near poor itu turun menjadi poor. Dan yang poor turun menjadi very poor. Kedalaman kemiskinan kita harus diangkat salah satunya caranya dengan memberikan bantuan beras rastra,” ungkap Pakde Karwo.

Kebijakan charity ini, dinilai menjadi solusi tepat untuk menahan parahnya tingkat kemiskinan Jatim. Mengingat Bulog telah memutuskan menurunkan dari 15 kg menjadi 10 kg dalam penyalurannya. Belum lagi distribusinya yang tidak tepat waktu sehingga makin menyulitkan masyarakat miskin.

“Karena itu kami punya inisiatif sesuai dengan visi dan misi, bahwa khusus kepada orang miskin jadi prioritas. Dalam (penyaluran) 10 kg beras itu belum menyelesaikan masalah. Maka ditambahlah 10 kg plus 10 kg sehingga nantinya keluarga penerima bisa mendapat bantuan rasta 20 kg,” ungkapnya.

Untuk menambah itu, diperlukan pembiayaan sebesar Rp.80 miliar dimana sebesar Rp 36,9 milliar diambailkan dari anggaran belanja tak terduga dan sisanya Rp 43,1 milliar diambilkan dari kas daerah lewat PAK tapi harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari pimpinan DPRD Jatim. "Berasnya itu sudah ada di Bulog tapi belum dibagikan. Makanya kita ditagih Bulog karena punya hutang Rp.43,1 miliar," kelakar mantan Sekdaprov Jatim.

Diakui oleh Pakde Karwo, public policy ini tetap diperlukan walaupun tingkat pengangguran di Jatim dari tahun ke tahun cenderung menurun. Jika tahun 2016 sebesar 4,21 persen di tahun 2017 turun menjadi 4,00 persen dan tahun ini turun lagi menjadi 3,85 persen.

"Produksi beras di Jatim mengalami penurunan dari yang semula surplus 5,1 juta ton sekarang tinggal 4,8 juta ton. Apalagi kandungan air hasil panen padi petani di Jatim rata-rata masih 17-18 persen sehingga kalau digiling 30 persennya pecah (broken) sehingga harga berasnya hanya 8500 perkilogram. Kalau kandungan airnya bisa 14 persen kalau diselep bisa menjadi beras premium sehingga harganya bisa 10.700 perkilogram," tambahnya.

Ia juga berharap dalam kondisi seperti ini tidak ada administrasi price atau keputusan pemerintah terhadap sesuatu yang bisa menambah beban hidup masyarakat semakin berat. Dicontohkan Pakde Karwo adminstrasi price itu biasanya berkaitan dengan harga Tarif Dasar Listrik dan Bahan Bakar Minyak.  

"Mudah-mudahan tidak ada administrasi price sehingga tidak terjadi kedalaman kemiskinan. Orang yang tadinya near poor menjadi poor dan yang poor menjadi very poor," pungkas gubernur yang murah senyum ini.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved