Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Dapat Memilih Gubenur dan Wagub Jika Terjadi Kekosongan - Diatur dalam Tatib DPRD Jatim yang Baru

 
10 Agustus 2018

DPRD Jatim Dapat Memilih Gubenur dan Wagub Jika Terjadi Kekosongan
- Diatur dalam Tatib DPRD Jatim yang
Baru

Perda tentang Tatib DPRD Jatim akan dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan aturan baru Peraturan Pemerintah (PP) No.12 tahun 2018 tentang Pedoman Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Bahkan untuk pembahasan revisi Perda ini, DPRD Jatim telah membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Ketua Pansus revisi Perda Tatib DPRD Jatim Achmad Heri mengatakan bahwa Tatib DPRD Jatim harus segera direvisi karena ada perubahan peraturan yang lebih tinggi sehingga harus dilakukan penyesuaian. Diantaranya, soal masa reses, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian  gubernur dan wakil gubernur, hingga memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Pemprov terhadap rencana kerjasama internasional di daerah. 

Dalam tatib lama, masa reses hanya 6 hari kerja. Sedangkan dalam aturan yang baru bisa diperpanjang menjadi 14 hari kerja. Penambahan masa reses ini tentu sangat bermafaat karena wilayah Jatim sangat luas sehingga anggota DPRD Jatim bisa lebih efektif dalam menyapa dan menyerap aspirasi konstituen di dapil. 

”Berdasarkan Pasal 88 PP No.12 tahun 2018 dinyatakan bahwa reses DPRD Provinsi 8 hari kerja. Dan untuk provinsi yang bercirikan kepulauan dapat ditambah paling lama 6 hari, sehingga bisa menjadi 14 hari kerja,” jelas Ahmad Heri saat dikonfirmasi Rabu (8/8/2018). 

Selain masa reses yang berubah, dalam tatib baru juga mengatur penambahan tugas dan wewenang DPRD Jatim yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan mengalami kekosongan. 

"Pimpinan DPRD provinsi bisa menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wagub kepada Presiden melalui Menteri," tegas Ahmad Heri. 

Mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang kosong, lanjut Heri akan diatur dalam Tatib DPRD Jatim. Diantaranya menyangkut tata cara pemilihan, persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen, jadwal dan tahapan pemilihan, hak anggota DPRD dalam pemilihan, penyampaian visi dan misi para calon.

"Tata cara pengusulan, penetapan calon terpilih hingga larangan mengundurkaan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon juga akan diatur secara jelas di dalam Tatib DPRD Jatim yang baru nanti," pungkas mantan Wakil Sekretaris PWNU Jatim ini

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved