Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi C DPRD Jatim Usulkan Pengganti Perda Penanaman Modal

 
15 Agustus 2018

Komisi C DPRD Jatim Usulkan Pengganti Perda Penanaman Modal

Komisi C DPRD Jatim yang menangani tentang keuangan berinisiatif akan mengajukan ke DPRD Perda tentang Penanaman Modal dan ini masuk mengganti Perda bukan Perda perubahan tetapi memang mengganti Perda yang ada dan semua aturannya berubah .

H. Renville Antonio,Wakil Ketua Komisi C mengatakan sejak ada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada bulan juni kemarin maka ini menjadi acuhan utama dari  DPRD Jatim khususnya Komisi C menjalankan bagaimana penanaman modal yang ada di Jawa Timur pada khususnya.

Di jelaskan Renville bahwa memang banyak hal yang baru antara lain pada pasal 19 disebutkan ada lembaga baru yakni OSS (One Single Sobmestion) adalah suatu lembaga yang lebih simpel perijinan nya yaitu bisa lewat online, manual atau bisa langsung ke OSS kelau di daerah bisa langsung ke  OPTSP.

"Lembaga ini nantinya di bawah lingkup BKPM namun keputusan tersebut masih berada di Kementrian Perekonomian, dan ini harus di tanyakan langsung ke Pemerintah Pusat khususnya Menteri Perekonomian dan BKPM apakah OSS ini sudah berjalan apa masih membutuhkan waktu , " terang Renville saat di temui di ruang kerjanya, Rabu ( 15/8).

Politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini menerangkan jika OSS masih proses berjalan , maka Komisi C akan menyesuaikan agar ini tidak menganggu proses infestasi yang ada di Jawa Timur.

Selanjutnya, terang Renville didalam Perda Penanaman Modal di Jatim pihak Dewan juga Memiliki yang terkait tentang publik privatipakesi atau KPBU yaitu kerjasama pemerintah badan usaha yang ada di Jawa Timur.

"Seperti di umbulan namun dari  pihak KPBU  masih membutuhkan kosentrasi tinggi atau orang - orang yang  didalamnya memiliki kemampuan dan pengalaman,  maka Komisi C akan memunculkan unit khusus pada Perda nanti yang akan menghendel atau  menangani tentang KPBU itu sendiri , "jelasnya.

Adapun alasannya , lanjut Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim , mengingat itu adalah sesuatu sistem kerja sama yang komplek , maka tidak boleh ada personel yang tidak stabil yang terjali perolingan di setiap 3 bulan sekali.

"Ini harus unit yang stabil, jadi orangnya tidak berganti dan mereka harus mendalami dan memahami semuanya, "ucapnya.

Oleh karena itu Komisi C nanti akan mengusulkan di dalam Perda alasannya APBD yang ada di Jatim tidak akan mampu untuk menghendel semuanya sehingga otomatis mereka harus bekerja sama dengan pengusaha - pengusaha atau badan usaha untuk membiayai proyek - proyek atau infrastruktur publik yang nantinya bisa di rasakan oleh masyarakat Jawa Timur

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved