Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Guna Tingkatkan PAD, Pacu Pembangunan Infrastrutur di Jatim

 
16 Agustus 2018

Guna Tingkatkan PAD, Pacu Pembangunan Infrastrutur di Jatim

DPRD Jatim terus mengawal peningkatan pembangunan, perdagangan dan efisiensi pembiayaan pembangunan di wilayah Jawa Timur. Upaya ini dilakukan Wakil Rakyat Jatim ditengah tren melambatnya ekonomi global.

Mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim diasumsikan positif, sembilan Fraksi DPRD Jatim menyampaikan sejumlah padangan dalam Padangan Umum (PU) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2018.

Wakil Ketua DPRD Jatim Drs. H. Achmad Iskandar, M.Si menyampaikan, Pemprov Jatim harus memiliki banyak terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab selama ini, masih tergantung pada pajak kendaraan bermotor sebagai sumber PAD.

Pemprov Jatim pada perubahan APBD 2018 berupaya melakukan penguatan sektor lain. Misalkan, pendapatan sektor pajak rokok, penyusaian target penerimaan restribusi daerah dan peningkatan target penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Terobosan ini menjadi potensi positif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dari sektor lainnya,” tandas Achmad Iskandar.

Selain itu, Achmad Iskandar juga berharap dalam padangan umum sembilan fraksi DPRD Jatim bisa memberikan masukan positif kepada Eksekutif, sebelum menggedoknya menjadi Perda. “Selama ini, penerimaan dari kontribusi masih cukup kecil. Untuk itu diperlukan langkah-langkah maksimal untuk mendorong sumber PAD lainnya,” tegas dia.

Wakil Ketua DPRD Jatim yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat ini, menambahkan banyak kebijakan yang ditelorkan baik dari pemerintah pusat maupun peraturan daerah untuk meningkatkan sektor PAD. Seperti adanya peraturan daerah dan paket kebijakan yang diterbitkan untuk penambahan penanaman modal maupun penguatan kelembagaan BUMD di Jatim.

“Meski sejauh ini, hasilnya belum terlalu siknifikan bagi penambahan pendapatan daerah,” kata dia.

Sudah selayaknya raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2018 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh komisi-komisi, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai DPRD yang memikil kewajiban organisatoris untuk memberikan argumentasi atas perubahan APBD tahun anggaran 2018. Dimana perubahan APBD Jatim 2018 diprioritaskan untuk sembilan kebutuhan, yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah, dan politik kebangsaan

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved