Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Kritisi Sejumlah Tambahan Pembiayaan di P-APBD

 
08 Agustus 2018

Dewan Kritisi Sejumlah Tambahan Pembiayaan di P-APBD

Sembilan Fraksi di DPRD Jatim memberikan pandangan umum terhadap rancangan raperda perubahan APBD 2018. Sejumlah pertanyaan serta masukan diberikan kepada eksekutif, sebelum menggedoknya menjadi perda. 

Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim Aufa Zhafiri mempertanyakan beberapa kebijakan Pemprov, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya tentang cara melepas ketergantungan pada pajak kendaraan bermotor sebagai sumber PAD. Pemprov pada perubahan APBD 2018 berupaya melakukan penguatan sektor lain. Misalkan, pendapatan sektor pajak rokok, penyusaian target penerimaan restribusi daerah dan peningkatan target penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “ketergantungan pada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor jelas kurang sehat. Tapi bagaimana upaya dan strategi yang sudah dilakukan,” ujar Aufa, Rabu (8/8). 

Kemudian, permasalahan yang juga menurut Fraksi Gerindra perlu dijelaskan lagi adalah sumbangan restrubusi daerah terhadap PAD yang masih kecil. Aufa mempertanyakan penyebabnya. Begitu pun kontribusi BUMD dalam meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Banyak paket kebijakan untuk memperkuat, tapi hasilnya belum terlihat,” Lanjutnya. 

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar Hasan Irsyad mempertanyakan sejumlah kebijakan penambahan dana untuk sejumlah sektor. Diantaranya, penambahan dukungan dana terhadap BLUD pada 20 SMKN sejumlah Rp 19,1 milliar serta penyediaan sarana workshop Rp 125 milliar. Lalu penambahan anggaran untuk Satpol PP sebesar Rp 890 juta untuk kegiatan diklat dasar. “Sejauh mana urgensinya, sehingga harus menambah dana sebesar itu,” Katanya 

Tidak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan tambahan Rp 26,75 milliar pada Badandiklat untuk belanja program peningkatan SDM. Begitu pun di dinas kelautan dan perikanan yang mendapat tambahan Rp 22,8 milliar guna operasi hulu-hilir. “Secara garis beras harap dijelaskan program kegiatan yang dimaksud,” sebutnya. 

Di Disnakertrans, Hasan meminta berharap ada rincian mengenai penambahan Rp 25,3 milliar di program diklat melalui balai latihan kerja. Harus ada kesinambungan program yang didukung dengan APBD murni serta perubahannya. Apa target, dan berapa banyak tenaga kerja yang akan dilatih.  “Belanja pegawai pada belanja tidak langusng secara total mendapat tamabahan Rp 332,12 milliar. Antara lain untuk penyusaian belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Apakah selama ini belum diberlakukan system remunerasi,” Paparnya

Lain lagi Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Agatha Retnosari meminta penjelasan terkait penambahan di dinas perhubungan sebanyak Rp 25 milliar. Yang diperuntukkan bagi penambahan infrastruktur moda transportasi. Sama halnya dengan infrastruktur jalan, dirinya mempertanyakan target kelaikan serta kemantapan dengan tambahan anggaran Rp 5,7 milliar.  “Kami juga menayakan bagaimana kesiapan SDM dan lainnya terkait belanja infrastruktur pengeboran dan perpipaan atau sumber di 97 desa rawan kekeringan Rp 25 milliar,”Katanya

Selain itu, Agatha berharap ada penjelasan soal evaluasi pemprov terhadap pelaksanaan penerimaan siswa barui di SMA/SMK. Pihaknya melihat masih banyak hal yang perlu dibenahi. Terutama SDM yang ada di UPT. Perlu ada perbaikan supaya ada perbaikan dalam memahami persoalan pendidikan.

“kami juga memberi perhatian perihal sumbangan pendidikan di SMA/SMK negeri. Yang realitasnya masih banyak terjadi praktek penarikan uang gedung diluar SPP. Bahkan besarannya mencapai Rp 3-5 juta. Kami meminta agar pemprov menghitung dan memenuhi semua kebutuhan pendidikan,” Lanjutnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved