Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raperda Perubahan APBD Jatim 2018 Disahkan Menjadi Perda - Belanja Daerah Tembus 33.239.754.000.000

 
04 September 2018

Raperda Perubahan APBD Jatim 2018 Disahkan Menjadi Perda

- Belanja Daerah Tembus 33.239.754.000.000

Setelah melakukan pembahasan akhir di tingkat Komisi-Komisi dan Badan Anggaran (Banggar), seluruh Fraksi di DPRD Jatim dalam Pendapat Akhir sepakat ada beberapa perubahan angka dalam Raperda Perubahan APBD Jatim 2018. Diantara perubahan yang penting adalah menyangkut penerimaan, belanja dan pembiayaan.

Dari sisi Pendapatan Daerah, pada rancangan awal penerimaan ditargetkan sebesar Rp. 29.850.891.000.000, berubah menjadi Rp. 29.952.957.000.000 lebih, sehingga ada kenaikan penerimaan sebesar Rp.102.065.000.000

Rancangan awal ditetapkan sebesar Rp.33.132.688.000.000 lebih, berubah menjadi sebesar Rp. 33.239.754.000.000 lebih, sehingga sisi pengeluaran APBD Jatim 2018 hanya bertambah sebesar Rp.107.065.000.000 lebih.

Perubahan pada sisi penerimaan dan pengeluaran daerah membawa implikasi pada sisi pembiayaan daerah. Setelah Perubahan APBD Jatim 2018 mengalami defisit sebesar Rp. 3.286.796.000.000. Defisit itu akan ditutup dengan Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan yang nilainya mencapai Rp. 3.351.497.000.000 lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 64.701.000.000 lebih.

Juru bicara Pendapat Akhir Fraksi PKS DPRD Jatim terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Jatim 2018, drh Suhartono mengatakan bahwa meningkatnya sisi penerimaan dan belanja menggambarkan kuatnya keinginan eksekutif untuk membuat APBD yang lebih powerfull dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan di Jatim, sehinga perbaikan kesejahteraan bisa lebih dipercepat perwujudannya.

Sayangnya, kata Suhartono peningkatan P-APBD Jatim 2018 yang dilakukan dengan susah payah kurang diimbangi dengan metode alokasi kenaikan belanja yang lebih baik, sehingga F-PKS memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan.     

Diantaranya, strukturisasi dan rasionalisasi anggaran dalam perangkaan P-APBD 2018 masih belum terlalu menjanjikan dan afirmasi untuk menjawab problem pembangunan di tengah pelemahan ekonomi saat ini.

"Alokasi dana untuk sektor pertanian justru menurun padahal pertumbuhan sektor pertanian perlu dijaga dengan ketat agar tidak mengalami penurunan tajam karena sektor ini selama ini pertumbuhannya paling rendah tapi menjadi matapencaharian sebagian besar rakyat Jatim" ujar Suhartono, Jumat (31/8) kemarin. 

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, F-PKS menerima Raperda tentang perubahan APBD Jatim 2018 untuk ditetapkan menjadi Perda. Semoga Perda ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim," tambah anggota Komisi B DPRD Jatim.

Senada, Jubir F-PDIP Afwan Maksum menyatakan bisa menerima Raperda P-APBD Jatim disahkan menjadi Perda P-APBD Jatim 2018. Kendati demikian F-PDIP memberikan perhatian dan rekomendasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi-Komisi DPRD Jatim.   

OPD yang menjadi mitra Komisi A, kata Afwan diminta segera menyusun modul kebhinekaan untuk modul bahan sosialisasi Raperda tentang Penguatan tolenasi Kebhinekaan dapat segera diselesaikan dan dirancang sedemikian rupa sehingga efektif menunjang terwujudnya toleransi kebhinekaan di Jatim.

Sedangkan untuk mitra komisi bidang perekonomian, Dinas Pertanian diminta lebih memperhatikan program agro bisnis hulu hilir sektor pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani melalui mekanisme pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang berkualitas, serta pembinaan dari para penyuluh pertanian. 

"Bank Jatim dan Bank UMKM juga perlu mensinergkan dengan dinas-dinas terkait agar dana bergulir untuk penguatan modal dan kelembagaan sektor ekonomi menengah ke bawah di Jatim dapat lebh mudah diakses oleh para UKM," pinta Afwan.

OPD mitra Komisi C, F-PDIP merekomendasikan agar peningkatan taret pajak daerah direalisasikan secara maksimal disertai peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi kemudahan membayar pajak. "Bank Jatim dan BPR juga diminta lebih meningkatkan kinerja dalam mengatasi kredit macet," tegas politisi asal Tuban.

Kemudian untuk mitra komisi bidang pembangunan, F-PDIP minta perhatian ekstra dari Dinas PU Binamarga agar program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan maupun jembatan dapat segera terlaksana, mengingat musim hujan segera tiba. "Selan itu perlu lebih intensif berkoordinasi dengan BBPJN agar jalan nasional yang rusak segera diperbaiki pemerintah pusat," harap Afwan.

Disisi lain masih ada pekerjaan rumah dari Dinas ESDM agar kawasan yang belum teraliri listrik dari daerah kepulauan Sumenep dan punggung perbukitan segera bisa diatasi. "Badan Lingkungan Hidup juga segera merealsasikan pendirian pabrik pengelola limbah B3 di Mojokerto," jelasnya.

Terakhir, mitra kerja Komisi E diminta memberikan perhatian lebih terhadap program Jatim bebas pasung, khususnya di Madura. Sedangkan Dinas Pendidikan segera menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penetapan 20 SMK sebagai lembaga penerapan BLUD, serta menyelesaikan berbagai kendala terkait GTT dan PTT di SMAN maupun SMKN. 

"Untuk Dinkes segera menyelesaikan kasus masih banyaknya masyarakat miskin Jatim yang belum terlayani program JKN baik melalui Penerima Bantuan Iuran maupun Kartu Indonsia Sehat," imbuhnya.

Masih di tempat yang sama, Jubir F-PPP Suhermin Abdul Muhaimin mengatakan bahwa F-PPP dapat menerima Raperda P-APBD Jatim 2018 disahkan menjadi Perda. Namun pihaknya memberikan beberapa catatan penting. Diantaranya, peningkatan target PAD pada P-APBD 2018 sebagian besar ditopang hasil pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Namun untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baik dari laba BUMD dan BLUD rumah sakit serta jasa giro, patut disayangkan karena cenderung mengalami stagnan dan tidak signifikan dengan besaran penyertaan modal yang telah dikucurkan melalui APBD Jatim. 

"Gubernur sebagai owner BUMD perlu mengkaji lebih cermat rencana pengembangan bidang usahanya dalam upaya peningkatan peran BUMD sebagai penggerak perkonomian dan sumber PAD," pinta Suhermin.

Dicontohkan, dalam P-APBD Jatim 2018 pendapatan dari BUMD Jatim totalnya mencapai Rp.384.285.332.240,19 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.3.507.329.260,39 dibanding tahun anggaran sebelumnya. Sumbangan terbesar masih berasal dari PT Bank Jatim sebesar Rp.338, 552 miliar dan yang lain jauh dibawah Bank Jatim. 

"PT BPR menyumbang PAD sebesar Rp.13,690 miliar, PT SIER sebesar Rp.12,223 miliar, PT PJU Rp.7,200 miliar, PT PWU Rp.3,989 miliar, PT Askrida Rp.3,002 miliar, PT JGU Rp.3 miliar, dan PDAB sebesar 700 juta rupiah," ungkap Politisi asal Tuban.

Usai seluruh jubir Fraksi-Fraksi menyampaikan pendapat akhir, pimpinan rapat paripurna Soenarjo menyimpulkan bahwa seluruh Fraksi di DPRD Jatim menyetujui Raperda P-APBD Jatim 2018 disahkan menjadi Perda. "Apakah dapat disetujui atau tidak Raperda P-APBD Jatim disahkan menjadi Perda? setuju jawab seluruh A nggota yang menghadiri rapat paripurna.

Selanjutnya, para Pimpinan DPRD bersama Gubernur Jatim melakukan penandatangan keputusan persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Jatim 2018 disahkan menjadi Perda P-APBD Jatim 2018.    

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat diberikan waktu memberikan kata sambutan menyampaikan terima kasih kepada DPRD Jatim yang telah memberikan usulan saat penyusunan RPJMD. Salah satunya yakni dengan meminta provinsi Jatim untuk memiliki basis agro industri dan agro bisnis.

Usulan tersebut, lanjut Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo senada dengan pilihan Pemprov Jatim yang juga terus mengembangkan agro industri dan agro bisnis. "Pilihan Jatim memilih agro industri dan agro bisnis sangat tepat dalam menghadapi gejolak ekonomi global  karena bahan baku ada di sekitar kita. Itulah menjadikan stabilitas perekonomian Jatim tetap terjaga dengan baik," pungkasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved