Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Seluruh Fraksi Setujui P-APBD 2018, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Jatim

 
14 September 2018

Seluruh Fraksi Setujui P-APBD 2018, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Jatim

Sembilan Fraksi DPRD Prov. Jatim menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Meski begitu kesembilan fraksi memberi sejumlah catatan terhadap kinerja Pemprov Jawa Timur, dalam Pendapat  Akhir (PA) Fraksi maupun perubahan senatiasa berpangkal pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk dibelanjakan sesuai rencana, serta kapasitas pembiayaan untuk menanggulangi perhitungan kebutuhan pada akhir tahun. “Pemprov Jatim dengan kemampuan PAD-nya  berfungsi melakukan fasilitasi, stimulasi dan afrimasi, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya lainnya, baik dari pusat, kabupaten/kota, maupun dunia usaha,” terang Soenarjo.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini menambahkan, keseluruhan usaha dalam perubahan APBD, diharapkan mampu memenuhi target Indikatoir Kerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018.

Soenarjo menambahkan, proses pembahasan Raperda PAPBD tahun 2018 Provinsi Jawa Timur sudah sesuai ketentuan. Diawali dengan penyampaian nota keuangan oleh Gubernur Jatinm. “Ini dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan, sehingga dapat dilakukan kajian oleh DPRD,” tandas dia.

Hingga proses, dikatakan Soenarjo pada tahapan sidang Pendapat Akhir (PA) Fraksi, dan ditetapkannya Perubahan APBD 2018 melalui persetujuan fraksi-fraksi di DPRD. “Secara umum disampaikan program prioritas yang telah dilakukan Pemprov Jatim sampai masuk akhir tahun anggaran,” tandas dia.

Namun yang lebih penting, tegas politisi Partai Golkar ini, pembahasan Perda P APBD tidak hanya berhenti pada perencanaan dan struktur perangkaan. “Tetapi yang lebih penting implementasi seluruh program kegiatan mampu mencapai target sasaran kualitas, sehingga output dan outcome-nya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” terang Soenarjo.

Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp 29,952 triliun. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp 33,132 triliun. Sehingga terjadi defisit sekitar Rp 3,286 triliun. Penggunaan dan kewenangan diserahkan sepenuhnya pada tim anggaran provinsi dengan mempertimbangkan sasaran prioritas yang telah dibahas di Komisi.

Sembilan Fraksi yang menyampaikan pandangan akhir adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Nasdem-Hanura. Secara keseluruhan sembilan fraksi menyetujui pembahasan raperda bisa dilanjut menjadi peraturan daerah, berdasarkan UU23/2014 tentang Pemerintah Daerah. “Dijelaskan UU23/204 produknya harus perda yang dibahas dan ditetapkan Eksekutif bersama DPRD,” kata dia

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved