Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Berharap Permenkumham No.22/2018 Tak Mengikat dan Batasi Kebebasan Daerah

 
15 Oktober 2018

DPRD Jatim Berharap Permenkumham No.22/2018 Tak Mengikat dan Batasi Kebebasan Daerah

Munculnya Permenkumham No.22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan, nampaknya menimbulkan pro dan kontra di kalangan Pemerintah Daerah termasuk di Jawa Timur.

Tak ayal, Bapperda DPRD Jatim sengaJa mengambil inisitif mengelar Fokus Group Discuccion (FGD) menghadirkan Narasumber yang berkompeten dan melibatkan Bapperda DPRD Kabupaten/Kota serta Biro Hukum Pemkab/Pemkot se Jatim di ruang Rapat Paripurna DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (15/10/2018) 

Diantara narasumber yang hadir adalah Dr Sukardi SH, MH pakar hukum dari Univeritas Airlangga Surabaya, Dr Rusdianto Sesung SH, MH Dekan FH Universitas Narotama Surabaya dan Dr Sukoyo Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri.

Dr Sukardi, SH, MH mengatakan bahwa kewenangan Menkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PP No.59 tahun 2018 adalah melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional perancang. Tujuannya supaya Pegawai Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki job diskripsi yang jelas, sehingga memudahkan kariernya berkembang sesuai dengan masa kerja.

"Kedudukan Permenkumham ini dalam pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah tidak mengikat karena nyata-nyata tidak diperintahkan dalam PP No.59 tahun 2018.  Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas petugas penyusun dan perancang karena kuantitas pegawai Biro Hukum terbatas," jelas akademisi asal Unair Surabaya. 

Ketua Bapperda DPRD Jatim, Achmad Heri menyatakan  bahwa pihaknya sudah konsultasi dengan Kemenkumham terkait tertibnya Permenkumham No.22 tahun 2018. Hasilnya, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota merupakan bagian integreted dengan Kemendagri khususnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan produk hukum dan payung hokum, sehingga bimbingan dan pengawasannya tetap dibawah Kemendagri.

Menurut Politisi asal Partai NasDem, Permenkumham yang baru tersebut, sejatinya merupakan hal yang tak terikat bagi DPRD karena Kemendagri sudah bersurat untuk pembatalan terbitnya Permenkumham No.22 tahun 2018 tentang harmonisasi produk hukum daerah. "Bapperda Jatim berharap ada kesamaan pandang agar Permenkumham baru ini bisa segera dicabut atau paling tidak aturan itu tidak mengikat pada DPRD," jelas Heri.

Sementara menyangkut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membatalkan kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam hal proses pembatalan Perda, lanjut Heri  peran pembinaan dan pengawasan dari Kemendagri masih tetap ada hanya saja untuk pembatalan Perda sudah diambilalih diberikan kepada Mahkamah Agung (MA)   

Senada, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Jempin Marbun mengatakan bahwa Permenkumham No.22 tahun 2018 tentang harmonisasi produk hukum daerah itu memberikan konsekwensi ada dua lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Artinya, kalau selama ini kewenangan tersebut menjadi tanggungjawab Mendagri tapi dengan adanya Permenkumham itu sekarang Menkumham melalui tim perancang juga akan ikut melakukan dalam proses harmonisasi Perda. "Jadi sekarang ada dua lembaga yang mengatur hal yang sama, sehingga Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi agak kebinggungan," ujar Jempin Marbun.

Kemudian menyangkut dengan pembatalan Perda Kabuapten/Kota, lanjut Marbun selama ini memang  kewenangannya diberikan kepada Mendagri atau Gubernur selaku wakil perwakilan pemerintah pusat. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.157 dan 136 tahun 2016 kewenangan tersebut diambilalih MA.

"Mendagri dan Gubernur tak lagi bisa membatalkan Perda Kab/Kota. Tapi kalau untuk Perkada dan Perwali, Gubernur masih berhak untuk membatalkan karena aturan yang membolehkan masih berlaku," beber Jempin Marbun.

Harmonisasi produk hukum daerah yang diamanatkan dalam Permenkumham, kata Marbun diharapkan dilakukan sejak perencanaan penyusunan naskah akademis. Tujuannya, supaya Perda Kab/Kota yang dibuat nanti tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. "Jadi tujuannya memang sangat bagus," pungkasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved