Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Sesalkan Tak Ada Bantuan Hukum Untuk Mantan Pejabat Pemprov Tersandung Hukum

 
15 Oktober 2018

DPRD Jatim Sesalkan Tak Ada Bantuan Hukum Untuk Mantan Pejabat Pemprov Tersandung Hukum

Ketua Bapperda Jatim Achmad Heri menyayangkan  tidak adanya bantuan hukum terhadap dua mantan Pejabat Pemprov Jatim yaitu mantan Kadisbun Jatim Samsul Arifin dan Kadisperindag Jatim Mohammad Ardi Prasetyo.

“Seharusnya sebagai Institusi harus ada bantuan hukum untuk mereka,”ungkapnya di DPRD Jatim, Senin (15/10).

Menurut Politisi asal partai Nasdem ini mengatakan harus diakui kalau keduanya pernah berjasa bagi Pemprov selama menjabat sebagai kepala dinas. “Berbagai terobosan dilakukan mereka dalam memajukan program Pemprov. Namun disaat kesandung masalah mereka dilupakan, ”ungkapnya.

Pria asal Jombang ini mengatakan bahwa kalau dasarnya Pemprov Jatim tak memiliki anggaran untuk memberikan advokasi terhadap mantan pejabat tersebut, hal tersebut bisa dikatakan tak masuk akal.” Kalau biaya tentunya bisa dibicarakan namun harus ada itikat baik Pemprov Jatim dalam mengayomi pegawainya termasuk jika tersandung permasalahan hukum,”jelasnya.

Dua mantan Kepala Dinas di lingkungan  Pemprov Jatim kecewa berat dengan sikap petinggi di lingkungan Pemprov Jatim. Alasannya, tak ada perhatian sama sekali dari Pemprov Jatim ketika PNS tersandung masalah hukum.

Hal ini dialami oleh mantan Kadisbun Jatim Samsul Arifin dan mantan Kadisperindag Jatim Ardi Prasetyo. Dua mantan Pejabat tersebut tersandung kasus dalam pengembangan OTT Ketua Komisi B DPRD Jatim “Selama menghadapi kasus ini tak ada sama sekali perhatiannya Pemprov, ”ungkapnya di Surabaya, Senin (15/10/2018).

Samsul mengatakan perlakuan tersebut tak sesuai dengan pengabdiannya selama menjadi PNS di lingkungan Pemprov Jatim. ”Di sapa saja tak pernah sama sekali,” jelasnya,

Sementara itu, Kabiro Hukum Pemprov Jatim Jempin Marbun mengatakan bahwa selama ini tak ada kebijakan untuk memberikan bantuan hukum terhadap pejabat Pemprov yang tersandung masalah hukum.” Kalau anggaran untuk advokasi masyarakat miskin ada, tapi untuk mantan pejabat tak ada,”tutupnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved