Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Ruilslag Aset Pemprov Tunggu Hasil Pansus DPRD Jatim

 
06 November 2018

Ruilslag Aset Pemprov Tunggu Hasil Pansus DPRD Jatim

Usulan tukarguling (ruislag) aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan aset milik Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, nampaknya menunggu hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim yang baru saja diumumkan melalui rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (5/11/2018).

Wakil ketua DPRD Jatim, Kusnadi membenarkan bahwa Pemprov Jatim telah mengajukan permohonan persetujuan DPRD Jatim terkait rencana ruilslag aset Pemprov yang saat ini digunakan oleh Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya.

"UWK menawarkan tukar guling dengan aset mereka yang ada di kawasan Jagir Surabaya. Tapi sesuai ketentuan perundangan Pemprov harus mendapat persetujuan terlebh dulu dari DPRD Jatim," ujar politisi asal PDI Perjuangan saat dikonfirmasi Senin (5/11/2018).

Melalui rapat Pimpinan DPRD Jatim, lanjut Kusnadi disepakati pembahasan tukarguling diserahkan kepada panitia khusus yang melibatkan lintas Fraksi dan Komisi. "Ini tahun politik dan proses ruilslag itu ribet dan sensitif, makanya kita serahkan kepada Pansus saja bukan Komisi C," terang Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Diakui Kusnadi, masa kerja Pansus Ruilslag aset Pemprov dengan aset UMK Surabaya masih tarik ulur. Sebagian pihak berharap bisa diselesaikan dengan cepat atau minimal sebelum Gubernur Jatim Soekarwo mengakhiri masa jabatannya pada 12 Februari 2019 mendatang.

"Tapi sebagian pihak yang lain minta diperpanjang hingga 6 bulan. Sehingga persetujuan DPRD Jatim nanti akan ditindaklanjuti oleh Gubernur Jatim yang baru. Pimpinan dewan ingin dipercepat karena kita tak ingin meninggalkan bom waktu pada Gubernur Jatim yang baru," imbuhnya.

Selain pembentukan Pansus Ruilslag aset Pemprov Jatim, tambah Kusnadi DPRD Jatim juga membentuk Pansus untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Gubernur Jatim periode 2014-2019. "Karena baru diumumkan maka siapa yang akan menjadi Ketua dan Anggotanya siapa saja juga belum terbentuk," pungkasnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved