Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Penanganan Pasung di Madura Butuh Koordinasi Pemprov Jatim Dengan Pemkab

 
07 November 2018

Penanganan Pasung di Madura Butuh Koordinasi Pemprov Jatim Dengan Pemkab

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial diminta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten di Madura untuk menangani orang ganggu jiwa yang dipasung. Mengingat masih banyak orang dipasung yang tidak terdeteksi dan terdata untuk di obati.

Anggota DPRD Jawa Timur Mahhud mengatakan, hingga saat ini penanganan orang dipasung kurang maksimal. Hal inu diakibatkan kurangnya.koordinasi antara provinsi dengan Pemerintah Kabupaten.

"Sampai saat ini penanganan itu masih kurang maksimal kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemkab kabupaten. Sehingga pendataamnya tidak maksimal," kata Mahhud.

Mahhud mengaku dari sekian kabupaten, Bangkalan yang paling banyak orang dipasun. Ironisnya hampir tiap kecamatan di Bangkalan ada warga yang dipasung. Masih tingginya masyarakat Bangkalan yang dipasung karena sakit jiwa akibat pendataan yang kurang valid. Penderita sakit jiwa yang dipasung hampir ada di tiap kecamatan di Bangkalan.

"Pendataan yang kurang fik. Seperti kapan hari ditemukan di Bangkalan. Katanya cuma 39 orang, ternyata lebih dari 50 orang. Itu di perkecamatan. Ada  di Kecamatan Galis yang dipasung. Kecamatan Kwanyar juga ada. Tiap kecamatan ada," ungkap Politisi asal PDIP itu.

Mahud menilai korban pasung ini tidak tertangani dengan baik. Padahal Pemprov Jatim menargetkan tahun 2018 sudah bebas pasung karena sudah dialokasikan dananya melalui APBD Jatim. Maka Bupati dan  Wakil Bupati Bangkalan yang baru dilantik Senin (24/9/2018) kemarin harus segera melakukan pendataan, karena jika dibiarkan terus masyarakat akan dirugikan.

"Sudah ada gratis dan dibiayai Pemprov, cuma pendataannya minta kabupaten. mudahan-mudahan bupati yang baru segara mendata.Kalau data sudah fik enak dicaver oleh Pemprov. Karena masyarakat yang kasihan," tegasnya.

Poltisi asal PDIP itu mengungkapkan, bahwa masyarakat yang dipasung selalu dikucilkan dalam lingkungannya, sehingga terkadang tidak tahu ketika meminta sesuatu. Ironisnya lagi terkadang ditinggal seharian seperti di Kecamatan Kokop. 

"Berharap kepada Bupati yang baru agar di bidang kesehatan bener-bener diprioritaskan. Baru-baru ini ditemukan pelayanan memprihatinkan," tuturnya.

Dari data di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan ada  900 orang mengalami gangguan jiwa. Ironisnya 130 orang harus dipasung karena gangguan jiwanya kategori berat. Dari jumlah 900 orang yang mengalami gangguan jiwa itu terbagi dalam dua kategori, yakni pertama Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) sekitar 400 penderita. Sedangkan, pada kategori kedua adalah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang berjumlah 500 orang. 

Jumlah warga yang dipasung sebenarnya lebih dari 130 karena banyak warga enggan dan malu melaporkan ke Pemkab. Warga yang gangguan jiwa dipasung hampir ada di tiap Kecamatan. Sebanyak 130 orang itu gangguan jiwa berat yang agresif harus dipasung, dari total 400 ODGJ

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved