Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Diharapkan Anggaran Dinas PRKPCK Jatim Tetap Pro Rakyat

 
14 November 2018

Diharapkan Anggaran Dinas PRKPCK Jatim Tetap Pro Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim melalui Komisi D berharap agar alokasi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (PRKPCK) Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2019, tetap pro rakyat. Seperti penataan pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni maupun pemukiman di bantaran sungai.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Samwil ditemui di ruang Komisi D DPRD Jatim, baru baru ini mengatakan "Masih banyak fasum yang belum ditangani dengan benar, seperti saluran air yang bagus, MCK yang sehat dan lain sebagainya, sehingga Pemprov Jatim benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.”

Dijelaskan dalam R-APBD Jatim 2019, Komisi D menemukan adanya belanja senilai Rp 103 miliar lebih dengan judul Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Didalam anggaran kegiatan tersebut didalamnya mencantumkan anggaran untuk Rehab Gedung Bakorwil Madiun, Malang, Jember, Pameksan, Bojonegoro senilai Rp.8,2 miliar. Kemudian Belanja Meubelair dan Furniture di 5 Bakorwil senilai Rp 8,2 miliar serta Belanja Pembangunan Gedung-Gedung pemerintahan senilai total Rp 84,7 Miliar.

Dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) itu, lanjut Samwil politisi asal Fraksi Demokrat terlihat jelas ketidakberpihakan pada kepentingan rakyat. Padahal sudah jelas, misi Gubernur Jatim Soekarwo untuk APBD 2019 ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

“Idealnya itu kan minimal 50% untuk masyarakat dan 50% untuk pembangunan kantor pemerintahan. Tapi faktanya di R-APBD 2019 ini anggaran pemukiman sangat njomplang, lebih banyak untuk kebutuhan pembangunan kantor pemerintah ketimbang untuk rakyat,”papar Sanwil politisi asal Bawean Gresik. 

Menurut Samwil, pembangunan kantor Bakorwil dan sejenisnya itu kurang penting. Namun separoh lebih anggaran tersedot untuk kepentingan pemerintahan, padahal kebutuhan rakyat masih banyak. “Saya kita kantor Bakorwil kondisinya masih sudah bagus-bagus,”ujarnya.

Ia menambahkan, akan membicarakan temuan ini kedepan dengan seluruh Anggota dan Pimpinan Komisi bidang pembangunan selaku mitra dinas PRPCK. “Nggak boleh terlalu timpang begini. Yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat itu mestinya proporsinya lebih besar. Kami juga khawatir setelah kantor dibangun bagus nanti malah diambil alih pusat seperti yang terjadi di jembatan timbang maupun terminal serta balai,”pungkasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved