Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Hukum Harus Menjadi Fasilitasi Pembangunan Nasional

 
22 Desember 2018

Hukum Harus Menjadi Fasilitasi Pembangunan Nasional

Gubernur Jatim Soekarwo menghadiri seminar internasional yang diadakan oleh Komisi A DPRD Jatim bekerjasama dengan Universitas Narotama di ruang Rapat Paripurna DPRD Jatim, Sabtu (22/12).

Dalam seminar internasional yang bertemakan Hukum dan Politik ini. Gubernur Jatim Soekarwo mengusulkan dan meminta agar hukum mampu  memfasilitasi pembangunan. Karena hukum merupakan lembaga  terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial dan instrumen penting untuk mencapai  ketertiban sosial yang menjadi dasar dalam pembangunan. 

"Dalam pembangunan hukum harus memberikan akses dan fasilitas, sehingga hukum tidak menghambat dalam proses demokrasi,” tegas Pakde Karwo sapaan  akrab Gubernur Jatim, Soekarwo.

Ia menjelaskan, hukum ibarat rel yang akan membawa pada tujuan  akhir pembangunan yaitu kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan pengertian pakar  hukum Roscoe Pound yang memiliki 2 fungsi yaitu sebagai social control dan social  engineering, yang keduanya bermuara pada kesejahteraan.  

“Hukum adalah relnya, sedangkan politik merupakan lokomotifnya, sehingga  politik jangan sampai keluar dari rel atau hukum yang ada. Karenanya praktek penerapan hukum harus bisa menentukan kemana arah kita,”ujarnya

Menurutnya, dalam menghadapi era globalisasi hukum harus bisa menjadi alat  pembaharuan dalam masyarakat sehingga bisa merubah nilai-nilai sosial yang ada.  Selain itu, hukum dalam masyarakat modern memiliki ciri mampu menghapus  kebiasaan yang dipandang tidak sesuai serta menciptkan perilaku baru yang  menunjang pencapain tujuan pembangunan. 

“Pola hukum yang diterapkan yakni sistem hukum responsif, sehingga hukum  bisa menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat,”paparnya.

Maka itu pihaknya berharap, aturan hukum sebagai rel pada pelasaksanaan politik.  harus bisa diterapkan dengan ketat. Disamping itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pembentukan hukum, karena masyarakat merupakan subyek bukan obyek. 

Pelibatan masyarakat atau partisipatoris ini mulai dari pembuatan peraturan terkecil di tingkat  desa hingga konstituen yang lebih tinggi.  

“Dalam mewujudkannya diperlukan kepemimpinan yang kuat baik dalam hal  kecerdasan intelektual maupun spiritual. Selain itu, juga dengan memperbanyak  konsep partisipatoris, "harapnya.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poeernomo mengatakan, diadakannya forum ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang  konstruktif bagi perkembangan serta kemajuan bidang hukum dan politik yang beretika  di Jatim pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

“Lewat kegiatan ini, kita  berharap bisa memberikan jawaban atas adanya revolusi industri bagi profesi hukum  dan politik. Khususnya persiapan dalam menghadapi pemilu serentak,” terangnya.

Freddy Poernomo menambahkan, targer dari seminar ini yaitu pertama supernasi hukum yang ditegakkan, Kedua yaitu beretika politik, dan ketiga yaitu politisi juga harus menciptakan harmonisasi berdemokrasi yang baik, dan jangan sampai NKRI yang selama ini dijaga bersama dilukai oleh pesta demokrasi yang kurang baik pada pileg 2019 mendatang. 

"Ingat beda pilihan boleh dilakukan saat pileg nanti. Tapi Saya minta kepada semua masyarakat mari jaga keutuhan NKRI kita, kedaulatan negara kita yang selama ini sudah dibangun oleh para pendahulu pahlawan bangsa Indonesia," tegas Freddy politisi asal Fraksi Golkar Jatim ini

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved