Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dorong Pusat Segera Selesaikan Pembangunan JLS

 
22 Maret 2013

Suara Indrapura : Tidak konsistennya pemerintah pusat dalam mengucurkan anggaran untuk merealisasikan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) membuat, Ir. Tjutjuk Soenarjo, Anggota Komisi D DPRD Jatim merasa kecewa. Pasalnya, dengan terealisasinya program ini maka otomatis akan membuka desa-desa yang selama ini terisolasi dalam meningkatkan perekonomiannya.

"Jujur setiap saya turun reses, hampir seluruh masyarakat menanyakan kapan JLS selesai. Mereka sangat menunggu-nunggu, karena dengan selesai JLS, maka perekonomian di Jatim akan meningkat dan rakyat yang diuntungkan," tegas politisi asal Partai Gerindra Jatim ini.

Namun, menurut Tjutjuk hal ini sangat sulit terealisasi pada 2013, sesuai dengan keinginan Gubernur Jatim, Soekarwo. Ini karena pemerintah pusat dalam pencairan anggaran sangat minim sekali. Padahal, semua alokasi anggaran menjadi tanggungjawab pemerintah pusat mulai dari jalan hingga jembatan. Sementara pemerintah provinsi hanya menstimulan, sedang kabupaten/kota yang melakukan pembebasan lahan.

"Saya katakan kepada warga di dapil saya jika 10 tahun juga JLS tidak akan selesai jika pusat tetap tidak konsisten," tegas pria murah senyum ini mencoba menjelaskan kepada masyarakat.

Bahkan, untuk mendukung keinginan rakyat di dapil VI, Tjutjuk bersama rombongan Komisi D DPRD Jatim telah menemui Dirjen PU Bina Marga Kementrian Perhubungan untuk menagih janji komitmen pemerintah pusat. "Ya jawabannya sangat klasik, menunggu APBN," paparnya.

Selain itu, dalam reses tersebut banyak muncul masalah klasik diantaranya soal pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga pavingisasi yang dibeberapa jalan kampung. "Saya ungkapkan jika di provinsi anggaran untuk perbaikan infrastruktur sangat minim. Karenanya kabupaten/kota memiliki kewajiban membantunya. Dan itu sudah jelas ada spesifikasi tersendiri. Untuk jakan kabupaten/kota yang berhak melakukan perbaikan dan pemeliharaan ya kabupaten/kota dan seterusnya,’’tegasnya.

Namun di lapangan masyarakat menganggap hal itu tetap menjadi kewenangan provinsi dan ini perlu diluruskan. Apalagi selama ini DPRD selalu diidentikan dengan orang yang paling super. ‘’Maka tak heran dibenak masyarakat muncul jika dewan mampu melakukan semuanya meski tak masuk akal,’’lanjut pria asli Surabaya, 25 Desember 1962 ini dengan tersenyum simpul. (Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved