Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Apresiasi LKPJ AMJ Gubernur Jatim Periode 2014 - 2019

 
28 Desember 2018

DPRD Apresiasi LKPJ AMJ Gubernur Jatim Periode 2014 - 2019

Sembilan Fraksi di DPRD Jatim sepakat menerima Laporan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur - Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2014 - 2019. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

"Kami mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo selama periode masa pemerintahan. Kami percaya komitmen, kesungguhan, integritas yang dimiliki Pakde Karwo mampu membimbing masyarakat Jatim," ujar Ketua Fraksi Nasdem Hanura, Muzammil Syafii di DPRD Jatim, Kamis (27/12)

Meski demikian menurut politisi partai Nasdem ini ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian fraksinya. Yakni soal kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, pemerataan, keterbelakangan dan ketimpangan sosial yang masih menjadi problem serius di Jatim.

Muzammil mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) baik Pusat maupun Provinsi sebanyak 17 persen penduduk miskin Indonesia berada di Jatim. Dari 2014-2018 presentase penduduk miskin Jatim, selalu tinggi dari presentase penduduk miskin nasional.

"Angka kemiskinan di Jatim memang turun tapi sangat lambat. Hanya sebesar 0,2 persen mulai September 2015 - September 2016. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur hingga maret 2018 sebanyak 4.332.590 jiwa," jelasnya.

Walaupun pertumbuhan ekonomi di Jatim signifikan namun angka kemiskinannya juga tinggi. "Menurut kami harus ada ketimpangan yang cukup signifikan. Artinya bisa dilihat dari kemiskinan yang tidak jauh dari pengangguran," ujarnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PAN Jatim, Agus Maimun mengatakan capaian pemerintahan Gubernur Jawa Timur ini wajib mendapatkan apresiasi. Namun demikian harus ada peningkatan kinerja karena terkait ekspetasi masyarakat. "Dari catatan fraksi kami sektor pertanian dan perekonomian belum optimal. Ukurannya dari nilai tukar petani. Mulai 2014 hingga 2017 mengalami perlambatan. Artinya belum mampu mensejahterakan petani," katanya.

Sebenarnya memang wewenang untuk lahan pertanian ada pada pemerintah Kabupaten maupun kota. Namun dengan keterbatasan lahan di Jatim agar sektor pertanian dan perindustrian harus bisa diolah menjadi industri pertanian. "Kalau lahannya terus dijual pasti selamanya petani akan dalam lingkaran kemiskinan," pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo menyampaikan terima kasih kepada Panita Khusus (Pansus) dan sembilan Fraksi di DPRD yang telah membahas LKPJ AMJ Gubernur periode 2014 – 2019. Dimana hasil rekomendasi dari DPRD Jatim ini menjadi penting buat pemerintah Provinsi Jatim dalam meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan elemen masyarakat di Jatim atas dukungan dan partisipasinya dalam proses pembangunan di Jawa Timur. Sehingga selama periode 2014 – 2018 ini membuahkan capaian kinerja yang baik dan juga capaian peningkatakan kesejahteraan dimasyarakat Jawa Timur,"  ujarnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved