Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sembilan Fraksi DPRD Jatim Setujui RAPBD Jatim 2019 Disahkan Menjadi Perda APBD

 
01 Desember 2018

Sembilan Fraksi DPRD Jatim Setujui RAPBD Jatim 2019 Disahkan Menjadi Perda APBD

Seluruh Fraksi di DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur tahun anggaran 2019 disahkan menjadi Peraturan Daerah  (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur tentang Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Jawa Timur tahun anggaran  2019 di ruang paripurna DPRD Jatim, Sabtu (1/12) Kendati menerima dan menyetujui, namun fraksi-fraksi di DPRD Jawa Timur juga memberikan beberapa masukan, catatan dan pandangan. H Kagik Martolo selaku juru bicara Fraksi Partai Gerindra mengatakan sepakat dengan Pemprov Jatim bahwa pemenuhan terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan dengan berbagai upaya.

Misalnya, kata Kagik dengan membuat kebijakan pemotongan langsung pajak rokok yang merupakan hak pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menutup defisit pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diseelenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Meskipun kebijakan tersebut efektif untuk menutup defisit pembiayaan JKN, namun berdampak negatif terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah karena kehilangan sebagian hak pendapatannya yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah," ujar politisi Gerindra.

Sejalan dengan Banggar DPRD Jatim, lanjut Kagik Fraksi Partai Gerindra juga merekomendasikan kepada Pemprov Jatim agar bantuan keuangan kepada desa tetap masih diangarkan di APBD Jatim 2019. "Mengingat, desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling dasar dan paling bawh bersentuhan langsung dengan kondisi pedesaan yang riil," Lanjutnya

Dalam pemerataan pembangunan, Fraksi Gerindra juga mendukung konsep East Java Smart Province (ESJP) yang merupakan tahap awal dalam membangun kapasitas SDM dan ekosistem yang menyeluruh seperti pasar yang mudah diakses, infrastruktur TIK, kerangka regulasi, perizinan, dan sistem pendukung lainnya melalui Platfrom Data Warehouse dan Big Data.

Pengumpulan data, analitic maupun pemanfaatan data itu untuk membangun embrio platfrom marketplace dalam rangka mewadahi UMKM dan IKM Jatim. "Penyamaan persepsi ekosistem TIK yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, Pemprov Jatim perlu melakukan koordinasi dengan kab/kota yang telah memiliki kesiapan teknologi informasi," harap Kagik.

Sementara itu, Jubir FPKS DPRD Jatim Drh Suhartono memberikan catatan bahwa salah satu sektor pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius adalah sektor pertanian karena selama ini terkesan masih menjadi anak tiri. "FPKS berharap gubernur dan jajarannya lebih bekerja keras, cerdas dan progresif  sektor pertanian karena sektor ini adalah tumpuan bagi hajat hidup orang banyak di Jatim dengan merumuskan kebijakan afirmatif yang lebih berpihak padfa kepentingan petani dan masyarakat pedesaan," Katanya. 

Penyusunan APBD sesuai arahan Kemendagri, lanjut Suhartono diharapkan mengubah prinsip dan pola pikir dari Money Follow Fuction and organization menjadi Money Follow Programme sehingga diharapkan performace anggarannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan dapat dertangungjawabkan dengan baik kinerja anggarannya.

Dalam APBD Jatim 2019, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.31.819.102.731.818 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kemudian belanja daerah mencapai Rp.33.411.933.801.035 yang akan dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. "Melihat struktur perangkaan antar pendapata dan belanja daerah tersebut diatas, maka diproyeksikan defisit anggaran pada tahun anggaran 2019 diperkirakan sebesar Rp.1.592.831.069.216 yang akan ditutup dengan Pembiayaan Netto,"Lanjutnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved