Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Resmi Sahkan APBD 2019

 
03 Desember 2018

DPRD Jatim Resmi Sahkan  APBD 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019. Persetujuan tersebut disampaikan sembilan fraksi melalui pandangan umum fraksi pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Minggu (2/12).

Dalam paripurna tersebut diketahui kalau APBD tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2018 APBD sejumlah Rp 30,76 triliun, untuk APBD 2019 ditetapkan Rp 33,41 triliun.

Fraksi Nasdem Hanura melalui juru bicaranya Achmad Heri mengatakan, pembangunan di Jatim selama lima tahun terakhir berjalan cukup cepat dan dinamis sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan. Namun menurutnya, masih ada persoalan mendasar yang harus diperhatikan pemerintah, yakni terkait disparitas. “Kami berharap masalah disparitas menjadi prioritas APBD tahun 2019. Karena kami melihat pembangunan yang selama ini dijalankan belum merata,” ujarnya.

Pria yang kerap disapa Heri ini mengatakan, Fraksi Nasdem Hanura juga sepakat dengan Badan Anggaran (Banggar) agar Pemprov Jatim tetap memasukkan anggaran bantuan keuangan kepada desa. Pasalnya, desa merupakan ujung tombak pemerintahan. “Hal ini bertujuan untuk mengurangi problem pengangguran yang ada di desa wilayah Jatim,” katanya.

Sementara itu Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Sahat Tua Simanjutak mengatakan, fraksinya mengapresiasi Gubernur  Soekarwo bersama Wakil Gubernur Saifullah Yusuf yang telah sukses memimpin Provinsi Jatim, dibarengi dengan pola hubungan-fungsional yang sinergi bersama lembaga DPRD. “Semoga Jatim ke depan akan lebih baik, masyarakatnya semakin sejahtera dalam situasi wilayah yang kondusif. Dan instrumen kebijakan fiskal utama untuk mendukung program-program prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan terima kasih kepada DPRD Jatim yang selama 10 tahun dirinya menjabat, tidak pernah sekalipun melakukan voting dalam pengambilan keputusan, melainkan mengedepankan musyawarah mufakat. “Ternyata baik tidak harus dengan suara terbanyak, tapi iktikad dan suara hati melalui musyawarah mufakat. Seperti kata Pak Sahat (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Red), pemenang tidak harus mengambil semua, pemenang itu menyampaikan suara yang tidak terdengar,” katanya.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengungkapkan, tahun 2009 yang lalu pernah melakukan pembahasan dengan DPRD terkait RPJMD Provinsi Jatim. Pada saat pengambilan keputusan, terjadi perdebatan serius yang kemudian memutuskan agro industri dan agro bisnis menjadi fokus dalam pembangunan Jatim. Namun, hal ini menurutnya menjadi keputusan penting. “Saat ini begitu rupiah ada gejolak, dalam proses produksi agro di Jatim justru aman dan tidak terganggu, karena bahan bakunya ada di sekitar kita. Selain itu karena RPJMD ini disetujui bersama dan prosesnya dibicarakan dengan baik melalui musyawarah mufakat,” katanya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved