Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Lahan LMDH di Jatim Terancam Digusur Korporasi - Alih Fungsi Lahan Perhutani Jangan Tinggalkan Masyarakat Hutan

 
12 Maret 2019

Lahan LMDH di Jatim Terancam Digusur Korporasi  - Alih Fungsi Lahan Perhutani Jangan Tinggalkan Masyarakat Hutan

Rencana alih fungsi lahan Perhutani yang selama ini digarap oleh masyarakat hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) kepada korporasi untuk tanaman tebu disorot oleh DPRD Jatim. Pasalnya, petani penggarap kurang dilibatkan sehingga mereka terancam menganggur karena tak memiliki lagi lahan garapan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

"Kantong-kantong kemiskinan di Jatim itu diantaranya masyarakat di sekitar hutan. Kalau lahan yang mereka garap itu akan diambilalih korporasi untuk alih fungsi lahan tebu tanpa melibatkan LMDH, maka kemiskinan di Jawa Timur akan semakin parah," ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim, Agus Maimun saat dikonfirmasi Selasa (12/3/2019). 

Sayangnya, Agus Maimun enggan menyebut perusahaan gula mana yang akan mengambilalih lahan garapan masyarakat hutan di Jatim. Namun politisi PAN itu mengaku banyak mendapat keluhan dari petani penggarap di wilayah Tuban dan Bojonegoro yang jumlahnya mencapai ribuan keluarga.

'Saya hanya ingin menyampaikan supaya RPJMD Gubernur Jatim Khofifah mengakomodir kepentingan LMDH sebab jika dibiarkan program pengetasan kemiskinan bisa terhambat karena angka kemiskinan di Jatim bisa meningkat tajam," ujar Caleg DPR RI dapil Bojonegoro-Tuban.

“Saya sih belum tahu siapa yang bermain ini, apakah Pabrik Gula baru yang butuh lahan sebagai syarat untuk mereka bisa beroperasi. atau siapa. namun yang pasti para petani hutan ini sedang terancam ekonomnya,” ungkap Agus Maimun kepada sejumlah wartawan, Selasa (12/3/2019).

Jika lahan mereka “direbut” oleh korporasi, kata Agus maka itu berarti pertani hutan akan kehilangan penghasilan dan penghidupannya. “Artinya Jatim harus siap siap jumlah kemiskinan. akan bertambah, dan ini adalah tanggung jawab Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Makanya saya minta kepada Khofifah agar Maslah LMDH ini masuk dalam RPJMD yang sedang dibahas,” tegas politisi yang juga ketua Fraksi PAN DPRD Jatim ini.

Pertimbangan lainnya, rata rata masa kontrak petani penggarap lahan milik Perhutani di wilayah Bojonegoro dan sebagian Tuban itu akan habis akhir tahun 2019. “Routmap alih fungsi lahan perhutani oleh korppoorasi itu seperti apa kami belum tahu, tapi kami berharap para petani penggarap harus tetap dilibatkan supaya mereka tak kehilangan mata pencaharian," pinta bendahara DPW PAN Jatim ini.

Ia bersyukur, Gubernur perempuan pertama di Jatim juga sangat responsif terhadap persoalan yang dialami LMDH. Terbukti, beliau sudah memiliki data LMDH di Jatim dimana dari 1632 LMDH di Jatim yang terakreditasi baru 20 persen atau sekitar 332 LMDH yang sudah memiliki legalitas badan hukum berupa SK dari Kemenkumham.

"Sedangkan yang belum mendapat akte notaris ada sekitar 155 LMDH. Mereka inilah yang akan kita bantu supaya memiliki legalitas sebab yang sudah memiliki legalitas saja bisa tergusur apalagi yang tidak punya," pungkas Agus Maimun

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved