Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Minta Pemerintah Buat Kebijakan Penyerapan Garam Rakyat

 
11 April 2019

DPRD Minta Pemerintah Buat Kebijakan Penyerapan Garam Rakyat 

Pemerintah diminta dapat membuat kebijakan agar stok garam rakyat bisa terserap semua karena saat ini garam rakyat mengalami kelebihan produksi 1,4 juta ton. Sementara yang belum terserap tinggal 40 persen.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ach. Firdaus Febrianto mengatakan, saat inu banyak petambak garam banyak yang mengeluh, karena harga garam belum ada  Harga Pokok Pemerintah  (HPP). Stok garam rakyat juga belum terserap banyak. Maka pemerintah didesak segera menetapkan HPP karena menyangkut hajat petambak garam. Disisi lain perlu ada sinergi perundang-perundangan baik Perundang-Undangan Perindustrian yang bersifat universal maupun Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam yang bersifat spesifik. 

“Begitu juga halnya peraturan dibawah undang-undang sehingga tidak terjadi disfungsi dan tumpang tindih antar kementerian yang terkait,” tuturnya.

Ketua Himpunan Petambak Garam (HPG) Jatim, Muhamad Hasan menjelaskan, total produksi garam tahun 2018 mencapai 3 juta ton yang terdiri dari garam rakyat sebanyak 2,7 juta ton dan PT Garam 350 ribu. Sementara kebutuhan garam untuk konsumsi mencapai 1,6 juta dan kebutuhan untuk industri mencapai 2,5 juta ton.

“Kalau garam hanya digunakan untuk konsumsi, Indonesia bisa swasembada garam karena kelebihan 1,4 juta ton.  Pemerintah harus bisa memecahkan over produksi tersebut karena yang belum terserap hanya 40 persen,” kata Hasan.

Untuk menutupi kekurangan pelaku industry, pemerintah melakukan impor . Padahal garam rakyat yang over produksi  bisa diserap oleh pelaku industry.Pelaku industri tidak melakukan penyerapan  karena garam tidak memenuhi standar untuk industry. Padahal yang diimpor adalah bahan baku, dan ketika  diproses bisa digunakan untuk konsumsi dan indutsri.

“Maka pelaku indutsri bisa melakukan good wiil sehingga bisa mengukur kemampuan dan memicu petambak garam untuk memenuhi nasional. Sehingga kekurangan impor 1,1 juta bisa terpenuhi, maka impor  sebesar 2,7 juta ton dinilai terlalu besar,” tuturnya.

Tahun 2019 pemerintah bisa menekan impor karena over produksi jatim tahun 2018 mencaai 1,4 juta ditambah produksi tahun 2019 yang diprediksi naik 30 persen. Dengan begitu, total produksi menjadi 3,5 juta ton.

“Pemerintah harus berusaha  melakukan kemitraan dengan pelaku usaha baik dihulu maupun di hilir. Artinya dibutuhkan sinergitas kedua belah pihak untuk swasembada garam,” pintanya.

Perkembangan penggunaan teknologi petambak dalam upaya peningkatan mutu dan kuantitas garam sudah signifikan . Seperti teknologi ulir filter dan kristalisasi berupa teknologi geo isolator atau geo membrane.

“Saat ini penerapan teknologi sepanjang musim sudah ada yakni prisma garam. Hanya saja dari kualitas kurang memenuhi standar. Harapannya prisma garam bisa digunakan di saat musim hujan,” katanya.

HPG berharap untuk kedepannya ada upaya penerapan teknologi yang lebih baik dari pemerintah untuk meningkatakan mutu garam dalam upaya pemenuhan kebutuhan garam nasional, terutama pemenuhan kebutuhan industry. Petambak garam sangat mendukung penerapan teknologi untuk garam, sehingga seluruh garam yang dihasilkan petani bisa terserap dengan harga yang layak

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved