Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Bahas Perda Tentang Rencana Umum Energi Daerah Jatim 2019-2050

 
22 April 2019

DPRD Jatim Bahas Perda Tentang Rencana Umum Energi Daerah Jatim 2019-2050

Pembangunan ketahanan energi yang inklusif dalam pembangunan daerah merupakah salah satu ikhtiar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi dan Perpres No.22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Pembangunan dan tata kelola sumber-sumber energi sektor industri bagi daerah menjadi suatu keniscayaan. Kendati demikian, agar pembangunan sektor energi di suau daerah berjalan dengan baik maka dibutuhkan suatu perencanaan yang matang, komprehensif  dan visible yang terangkum dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT).

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Jatim  drh Suhartono dalam pemandangan umum terhadap Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Jatim tahun 2019-2020 mengatakan bahwa seriring bertambahnya penduduk, kebutuhan energi untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah yang semakin meningkat.

"Pada saat yang sama sumber-sumber energi fosil (minyak bumi) yag semakin menipis, maka membangun ketahanan energi daerah harus ditopang dengan kebijakan yang sinergis antara kebijakan konversi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi," kata Suhartono dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (22/4/2019).  

Di sisi lain, pembangunan dan pengembangan energi daerah-daerah dikatakan sebagai ekstraktif dan eksploitatif terhadap lingkungan dan alam yang memiliki dampak duas terhadap kehidupan sosial sekonomi masyarakat lokal.

"Kami berharap pembangunan dan pengembangan sumber daya alam khususnya energi bisa ramah lingkungan baik alam maupun masyarakat lokal, sehingga daerah tidak hanya sekedar untuk meningkatkan devisa daerah tapi juga kualitas kehidupan masyarakat lokal dan sustaibabiliy dapat diwujudkan," pinta Anggota Komisi B DPRD Jatim.

Ia juga berharap pembahasan Raperda tentang RUED dapat dilakukan secara lebih cermat dan prudent agar dikemudian hari tidak menimbulkan berbagai permasalahan. Karena itu harus melibatkan secara aktif berbagai stakeholder yang terkait baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Senada, jubir Fraksi PPP DPRD Jatim Dr H Suhermin Abdul Muhaimin mengatakan pihaknya sependapat dengan Gubernur Jatim bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, rasional, optimal dan terpadu.

"Fraksi PPP sangat mendukung atas perencanaan energi daerah Jatim yang tetap mengacu pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana diatur dalam PP.No.79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan PP No.22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)," jelas Suhermin.

Lebih jauh anggota Komisi B ini menjelaskan potensi gas bumi di Jatim diperkirakan mencapai 5.377,9 BCF yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena kendala infrastruktur jaringann gas yang minim. Padahal industri pengguna energi gas cukup besar di Jatim.

"Sudah selayaknya potensi gas bumi dikembangkan untuk mensupply kebutuhan industri sehingga diperlukan langkah-langkah dan kebijakan apa yang perlu dimabil oleh Pemprov Jatim, mohon penjelasan Bu Gubernur," kata Suhermin.

Di sisi lain beberapa wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Jatim masih belum dapat menikmati aliran listrik sehingga rasio elektrifikasi Jatim masih 91,4 persen. "Fraksi PPP berharap di kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa masalah pemerataan pemanfaatan energi listrik di Jatim bisa tuntas," pinta Suhermin.  

Masih di tempat yang sama, Jubir Fraksi PKB DPRD Jatim Hj Anik Maslachah justru mempertanyakan keseriusan Pemprov Jatim, terkait rencana eletrifikasi seluruh wilayah yang ditargetkan tuntas pada tahun 2020 mendatang. Mengingat, saat ini rasio elektrifikasi Jatim masih 91,4 persen rumah tangga yang teraliri listrik.

"Ada tantangan yang harus dihadapi Pemprov, yakni geografis yang tidak mudah di beberapa wilayah terutama Kepulauan di Madura," ujar Anik Maslachah

Menurut Ketua Komisi C DPRD Jatim, wilayah kepulauan dan daerah terpincil paling banyak rumah tangga belum teraliri listrik. Sebab letak geografis untuk menjangkaunya menjadi tantangan bagi Pemprov yang menargetkan elektrifikasi tuntas pada tahun 2020.

Di satu sisi, lanjut Anik, ada rencana pengembangan kawasan industri 31,58 ribu hektar untuk kawasan industri beberapa tahun ke depan. "Ini membutuhkan supply energi yang sangat besar. Sedangkan di saat bersamaan kebutuhan energi sektor rumah tangga juga akan naik," pungkasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved