Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raperda REUD Bisa Berikan Solusi Isu Strategis Industrialisasi

 
30 April 2019

Raperda REUD Bisa Berikan Solusi Isu Strategis Industrialisasi 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang diusulkannya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan  sekaligus isu strategis industrialisasi di Jawa Timur. Serta Diharapkan, melalui Perda tersebut dapat memberikan solusi pembangunan ekonomi yang belum inklusif serta daya  saing industri yang masih rendah.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat paripurna di DPRD menjawab pertanyaan sejumlah Fraksi - Fraksi tentang Perda RUED, Senin (29/4).

"Kami dapat menjelaskan bahwa Perda RUED ini memuat kebijakan energi lintas sektoral. Dengan demikian, Perda ini akan memberikan solusi terhadap empat masalah isu strategis industrialisasi Jawa Timur,” tegasnya.

Sinkronisasi pada Raperda dengan rencana pembangunan industri, lanjutnya dapat mengakomodasi seluruh kebijakan lintas sektoral, termasuk rencana  pembangunan industri di Jatim pada 2017 – 2032. Khususnya, bagi pengembangan  Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)  serta wilayah Agro-Industri.

Terkait peran Pemprov Jatim menghadapi fenomena besarnya kebutuhan energi bagi dunia industri, dimana sektor rumah tangga juga mengalami kenaikan,  maka pihaknya melakukan langkah terstruktur. 

Menurut Khofifah, saat ini potensi gas di Jawa Timur mencapai 5.378 Billion  cubic feet (BCF). Sedang produksi gas rata rata pada 2017 sebesar 255.588 Million.

Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) dengan konsumsi/kebutuhan gas sebesar 53.207 MMSCFD. Kondisi tersebut ditambah dengan produksi di Lapangan Terang  Sirasun Batur (Kangean) sebesar 230 MMSCFD pada 2019 dan Lapangan Jambaran Tiung Biru (Bojonegoro) sebesar 315 MMSCFD pada 2021. “Melihat hal itu, kebutuhan gas di Jatim baik untuk industri dan masyarakat  bisa terpenuhi, bahkan berlebih,” ujarnya. 

Sementara menanggapi permintaan agar segera merealisasikan rencana pemenuhan rasio elektrifikasi, Gubernur Jatim perempuan pertama di Jatim itu  menjelaskan, bahwa hal tersebut akan mendapat perhatian dalam pelaksanaannya, yakni mencapai rasio elektrifikasi 100 %. 

“Pemprov Jatim akan memberikan bantuan untuk daerah terpencil dan terisolir dengan membangun pembangkit-pembangkit energi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat seperti Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta memberikan bantuan penyambungan Instalasi listrik Rumah (IR) bagi masyarakat tidak mampu,” pungkasnya.   

Sebelumnya, Pembangunan ketahanan energi yang inklusif dalam pembangunan daerah merupakah salah satu ikhtiar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi dan Perpres No.22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Pembangunan dan tata kelola sumber-sumber energi sektor industri bagi daerah menjadi suatu keniscayaan. Kendati demikian, agar pembangunan sektor energi di suau daerah berjalan dengan baik maka dibutuhkan suatu perencanaan yang matang, komprehensif  dan visible yang terangkum dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT).

Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, terkait rencana eletrifikasi seluruh wilayah yang ditargetkan selesai 2020. Maka itu pihaknya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi solusi di daerah kepuluan di Jawa Timur.

Mengingat saat ini masih 91,4 persen rumah tangga yang teraliri listrik. "Ada tantangan yang harus dihadapi Pemprov, yakni geografis yang tidak mudah di beberapa wilayah terutama Madura," ujar Anik usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (22/4). 

Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur itu menilai, wilayah kepulauan dan daerah terpincil paling banyak rumah tangga belum teraliri listrik. Sulitnya letak geografis untuk menjangkaunya menjadi tantangan bagi Pemprov yang menargetkan selesai 2020.

Di satu sisi, lanjut Anik, ada rencana pengembangan kawasan 31,58 ribu hektar untuk kawasan industri beberapa tahun kedepan. "Ini membutuhkan supply energi yang sangat besar. Sedangkan disaat bersamaan kebutuhan energi sektor rumah tangga juga akan naik," ungkapnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved