Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kaji Ulang dan Sempurnakan Dokumen Pansus Tukar Menukar Aset Milik Pemrov Jatim

 
15 Mei 2019

Kaji Ulang dan Sempurnakan Dokumen Pansus Tukar Menukar Aset Milik Pemrov Jatim

Pansus DPRD Jatim pembahas tukar menukar asset Pemprov Jatim berupa tanah dan bangunan (Penginapan Remaja) terletak di Jl Dukuh Kupang XXXV No.52 Surabaya dengan asset milik yayasan Wijaya Kusuma berupa SMP/SMA Budi Sejati serta SMK Puruhita di Jl Jagir Wonokromo No.112 Surabaya merekomendasikan belum dapat  menyutujui.

Bambang Juwono ketua pansus mengatakan, Pemprov Jatim mengkaji ulang serta menyempurnakan dokumen yang diperlukan. "Agar nanti jika kembali mengajukan tukar guling dapat diajukan kembali ke DPRD," terang Bambang Juwono dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (14/5)

Ketua Pansus Tukar Menukar Asset Pemprov Jatim dengan asset Yayasan Wijaya Kusuma, menyampaikan belum terangnya stastus tanah tersebut, menurut Pansus berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Belum lagi terkait persoalan peruntukan lokasi yang saat ini untuk penginapan akan dirubah untuk perluasan pendidikan Universitas Wijaya Kusuma, sehingga perlu disesuaikan kembali dengan rencana tata Kota Surabaya.

Pansus melihatnya dari aspek teknis dan aspek ekonomis. Hasil apprasial Pemprov Jatim justru akan diuntungkan. Dimana asset milik Pemprov ditaksir sekitar Rp.30 miliar dan asset milik Yayasan Wijaya Kusuma taksirannya sekitar Rp.60 miliar atau separohnya. "Tapi pertimbangan ekonomis itu bukan menjadi satu-satunya pertimbangan,” ujarnya.

Dari aspek yuridis setelah dilakukan pendalaman tim Pansus DPRD Jatim, justru terdapat kepemilikan (sertipikat) ganda terhadap asset Yayasan Wijaya Kusuma yang akan ditukarguling dengan asset Pemprov Jatim.

“Asset di Jl Jagir Wonokromo No.112 Surabaya itu masih tercatat dalam buku asset Pemkot Surabaya dan milik Yayasan Wijaya Kusuma,” tegas politisi asal PDI Perjuangan.

Pendalaman pansus diketahui bahwa bidang tanah in casu semula berstatus tanah negara bekas Hak Eigendom Verp, No.1304 Seb, berdasarkan SK Kepala BPN tanggal 13-2-1993 No.162/HGB/BPN/93 Jo. Menkeu Dirjen Anggaran Tanggal 19-3-1993 No.S-1035/A/46/0393 diterbitkan sertipikat HGB No.10/Kelurahan Jagir pada 31 Mei 1993 dan berakhir hak pada 7 Mei 2013, sehinggan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

“Di sisi lain, berdasarkan SKP Kepala BPN Wilyah I Kota Surabaya tertanggal 31-05-2017 No.820/HGB/bpn.35.78/2017 Hak Guna Bangunan in casu menjadi Hak Guna Bangunan No.435/Kelurahan Jagir atas nama Yayasan Wijaya Kusuma,” ungkap Bambang Juwono.

Begitu juga dengan asset milik Pemprov Jatim di Jl Dukuh Kupang XXXV Surabaya, lanjut Bambang Juwono sesuai surat BPN Kota Surabaya Hak Pakai Lahan (HPL) masih tercatat milik Pemkot Surabaya. Sebab asset tersebut sejatinya diperoleh dari hibah Pemkot Surabaya sebagai dispensasi (kompensasi) dari tanah milik Pemprov Jatim yang dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya.

“Demi kehati-hatian dan menjalankan prinsip clear and clean mestinya secara administrasi tata kelola asset, kedua asset tersebut dilepas atau dicoret terlebih dahulu dari Buku Induk Asset Pemkot Surabaya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari,” tegas Bambang Juwono.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved