Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raperda PUG Dibahas Untuk Melindungi Hak Perempuan dan Membangun Kemandirian Gender

 
28 Mei 2019

Raperda PUG Dibahas Untuk Melindungi Hak Perempuan dan Membangun Kemandirian Gender

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender ini urgen dibahas untuk melindungi hak perempuan dan untuk membangun kemandirian gender. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan Fraksi - Fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (27/5).

Dijelaskan Gubernur Khofifah, bahwa ketentuan pasal 2 Raperda bahwa Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai landasan, dan acuan untuk percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). "Raperda ini diusulkan sebagai salah satu sarana agar PUG di Jatim dapat mencapai nilai ideal, karena raperda ini mengatur secara khusus bagaimana PUG harus dilaksanakan dan diakomodir dalam setiap program kegiatan perangkat daerah, dan stakeholder yang ada di Provinsi Jatim,"ujarnya.

Terkait Fraksi PDIP Jatim mengenai prediksi peningkatan angka Indek Pengarusutamaan Gender, dan Indeks Pemberdataan Gender (IDG) di tahun 2019. Khofifah menjelaskan melalui Raperda PUG ini akan lebih menekankan bahwa semua sektor pembangunan harus lebih optimal dalam melaksanakan pembangunan responsif gender, sehingga diharapkan meningkatnya capaian IPG dan IDG. "Prediksi untuk tahun  2019 dan tahun 2020, tetap akan meningkat melalui penguatan implementasi pembangunan responsif gender di semua sektor,"ujarnya.

Begitu juga terkait penganggaran yang responsif gender terhadap APBD 2019, dapat dijelaskan bahwa gender budget statment (GBS) atau disebut pernyataan anggaran gender, adalah anggaran yang digunakan untuk meminimalkan kesenjangan gender yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, berdasarkan analisa kesenjangan dan sesuai tugas pokok fungsi perangkat daerah.

Ia juga menambahkan, keberadaan perda ini nantinya menjadi salah satu elemen penting dalam proses mewujudkan strategi kolaborasi pelaksanaan PUG antara provinsi dan daerah. Dimana bentuk kolaborasi ini yaitu, bentuk pembinaan, penguatan dan fasilitasi dengan menggunakan kemudahan sistem komunikasi yang ada maupun melalui pertemuan, pelatihan dan bimbingan Teknis

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved