Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Desak Pemerintah Memperhatikan Alokasi Dana Desa

 
21 Maret 2013

Suara Indrapura : Belum selesainya pembahasan UU ADD (Alokasi Dana Desa) ditingkat DPR RI sangat ditunggu-tunggu oleh perangkat dan masyarakat desa. Mengingat selama ini perhatian pemerintah dalam pembangunan dan anggaran untuk desa sangat minim. Padahal pemerintah desa selama ini menjadi ujung tombak dalam setiap program pembangunan yang digagas oleh pemerintah.

"Jujur hampir seluruh masyarakat desa berharap ada perhatian lebih dari pemerintah sebagai upaya mensukseskan program pembangunan yang digagas baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Diantaranya soal anggaran. Mengingat selama ini desa menjadi ujung tombak dari suksesnya program pembangunan yang telah digagas oleh pemerintah," papar Anggota Komisi C DPRD Jatim, Basuki Babusalam.

Ditambahkannya, semua aparat desa bermimpi setiap desa dapat digelontor anggaran sebesar Rp1 miliar, seperti apa yang pernah dijanjikan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu keberadaan desa akan mandiri dalam mengelola pembangunannya. Otomatis kalau itu terjadi, maka beban pemerintah semakin ringan. Dan yang pastiperekonomian pedesaan akan semakin meningkat.

Meski tidak dipungkiri di dalam UU ADD, ada tersirat jika pemerintahan desa diusulkan untuk menjadi Pegaai Negeri Sipil (PNS). Tapi yang menjadi permasalahan siapakah nantinya yang akan menjadi pengawas. Oleh karenanya, Basuki setuju jika pemerintahan desa tetap seperti yang ada saat ini, tapi harus dibei anggaran berlebih agar mereka bisa mengurus desanya masing-masing.

Selain soal ADD, politisi asal PAN Jatim ini juga mengkritisi perhatian pemerintah pada struktur pertanian sangat lemah. Diantaranya soal pembangunan irigasi yang tidak ada kemajuan sama sekali. Jalan desa yang diharapkan bisa membantu para petani menjual hasil panennya ke kota juga sulit teralisasi. Padahal kedua infrastruktur itu penting demi meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Termasuk keberadaan Puspa Agro yang rencananya dijadikan sebagai pasar rakyat dengan begitu petani tidak lagi kesulitan dalam mendistribuskan hasilnya hingga kini juga belum terealisasi. "Itulah yang menjadi catatan saya selama reses. Kami akan terus berjuang agar desakan masyarakat ini segera dapat terpenuhi jika Jatim ingin masyarakatnya makmur. Mengingat dalam setiap program pembangunan banyak terjadi kekurangan dan ini akan menjadi PR bagi setiap rapat Musrenbang yang dilakukan Pemprov Jatim," tandasnya.(Fafa)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved