Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD : Perubahan Struktur Penanaman Modal Dan PTSP Dapat Tingkatkan Investasi Di Jatim

 
17 Juni 2019

DPRD : Perubahan Struktur Penanaman Modal Dan PTSP Dapat Tingkatkan Investasi Di Jatim

Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap agar usulan penambahan organisasi pada perangkat Daerah (OPD), di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu (PTSP) oleh Gubernur Jatim dapat meningkatkan fungsi pelayanan perizinan utamanya di bidang penanaman modal dan meningkatkan nilai investasi di Jawa Timur.

Dimana Usulan perubahan ini pun telah masuk ke DPRD melalui Perubahan Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah dibacakan oleh Gubernur Jatim, Khofifah pada 12 Juni 2019 lalu. Dan sejumlah Fraksi memberikan Pandangan Umum (PU) dengan memberikan masukan dan memberikan dukungan terhadap perubahan Perda tersebut.

"Perbaikan pelayanan perizinan akan berkontribusi terhadap pemilik modal untuk investasi di Jatim,"ujar Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Abdul Rohman dalam nota penjelasan tanggapan Fraksi - Fraksi di DPRD Jatim Perubahan Perda nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (17/6).

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) pun berharap bahwa penambahan bidang tersebut tidak hanya untuk mengakomodasi pejabat yang sudah berangkat tinggi. "Kami berharap bisa menghasilkan susunan organisasi yang tugasnya tidak overlaping,"ujar Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PPP, Mahdi

Selain itu, pemisahan dan penggabungan lembaga sejenis dan nomenklaturnya harus jelas. "Oleh karenanya, perubahan struktur ini membutuhkan SDM ASN lumayan banyak,"paparnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemrov Jatim mengusulkan perubahan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan nantinya akan berada di bawah kewenangan bidang, bukan lagi UPT seperti saat ini.

Untuk diketahui, saat ini penyelenggaraan perizinan maupun non perizinan masih dilakukan oleh UPT milik Dinas Penanaman Modal dan PTSP, yakni UPT Pelayanan dan Perizinan Terpadu (P2T). Sedangkan pada Pemendagri nomor 100 tahun 2016 yang menjadi acuan pembentukan dinas tersebut, pelayanan perizinan seharusnya menjadi tugas dan fungsi bidang. "Oleh karenanya, perlu segera dilakukan perubahan struktur organisasi Badan tersebut," kata Khofifah.

Dengan perubahan struktur di Penanaman Modal dan PTSP, diharapkan kinerja dalam pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Jatim semakin baik dan meningkat. Baik kualitas PTSP, memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Serta juga memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima. Dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Usulan Bidang di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim, pertama Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kedua Bidang Promosi Penanaman Modal, ketiga Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, keempat Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Lima Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan, ke enam Bidang Kerjasama dan Pembiayaan Penanaman Modal, ketuju Bidang Humas, Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved