Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pemprov Diminta Petakan Ranking Serapan Anggaran OPD

 
17 Juni 2019

Pemprov Diminta Petakan Ranking Serapan Anggaran OPD

Usai Gubernur Jawa Timur menyampaikan nota penjelasan terkait Perda Pertangungjawaban APBD 2018, sejumlah Fraksi di DPRD Jawa Timur memberikan catatan dan pandangan umum. Yakni, meminta dan berharap agar pemprov dapat memetakan ranking serapan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini mengingat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jatim, masih tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim tahun 2018.

Di 2018, Silpa APBD Jatim mencapai Rp 4,5 triliun atau senilai 14,7 persen dari anggaran yang tersedia. Angka Silpa APBD 2018 merupakan akumulasi atas dua hal. Pertama, realisasi pendapatan Pemprov Jatim yang lebih besar dibandingkan target serta realisasi belanja dan transfer. Sehingga, terdapat surplus anggaran sebesar Rp 1,277 triliun. Kedua, pembiayaan netto (perolehan realiasasi penerimaan dikurangi realisasi pengeluaran) sebesar Rp 3,288 triliun.

Fraksi Partai Keadilan Sosial (F-PKS) memberikan catatan terhadap masih besarnya angka Silpa APBD 2018 di Jatim. F-PKS menilai pemerintah terlalu berhati-hati dengan melakukan penghematan cukup ketat. Sebab, menurut catatan anggaran setelah perubaham APBD lalu, diperkirakan pada 2018 terjadi defisit mencapai Rp 3,286 triliun. ”Ternyata malah menghasilkan surplus sebesar Rp 1,277 triliun. Ini berarti ada penghematan sebesar Rp 4,563 triliun," ujar Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Suhartono di dalam penjelasan Fraksi di DPRD Jatim terkait APBD 2018, Senin (17/6).

F-PKS menilai bahwa penghematan tak selalu bersifat positif. Mengingat, masih tingginya angka kemiskinan di Jatim. F-PKS pun menilai bahwa program pengentasan kemiskinan bisa bersifat charity atau bantuan secara langsung yang bersumber dari pendanaan APBD. ”Program charity membutuhkan dana yang sangat besar. Sehingga, sangat disayangkan ketika ada penghematan dan sisa anggaran cukup besar sementara di saat yang sama terjadi kemiskinan yang bersifat struktural,” katanya.

Selain itu, F-PKS juga menyoroti realisasi belanja langsung yang baru sebesar 87,16 persen dari target dan berada di bawah realiasi belanja tak langsung yang mencapai 94,73 persen. "Oleh karena itu kami berharap pemprov untuk mengklasifikasi OPD berdasarkan realisasi belanjanya,” katanya.

Selain itu, PKS juga menyayangkan besarnya silpa yang mencapai 14,7 persen. ”Idealnya silpa tidak lebih dari lima persen. Karena itu, kami berharap adanya pencermatan mendalam terkait faktor penyebabnya. Serta, besaran silpa yang dapat dimanfaatkan dalam perubahan APBD tahun 2019,” terangnya.

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Basuki Babbusalam meminta pemprov untuk memberikan penjelasan dan pemetaan setiap OPD berdasarkan rangking tertinggi belanja sampai yang terendah dengan memetakan pula satu persatu masalah dalam kinerja anggaran. Ke depan, F-PAN juga menekankan bahwa OPD tidak sekadar rajin menyerap dan menghabiskan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Kualitas saja.

”Justru yang utama adalah program yang berdampak langsung dan penting kepada masyarakat dan karenanya mendukung pencapaian Indeks Kinerja Utama penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Realisasi APBD Jatim 2018 mencapai Rp30,7 triliun dari total APBD yang mencapai Rp 33,2 triliun (terserap 92,23 persen). Besaran belanja ini digunakan untuk belanja operasi (Rp 20,7 triliun), belanja modal (Rp 2,8 triliun), belanja tak terduga (Rp 26,3 miliar), dan belanja transfer daerah (Rp 7,05 triliun).

Selain itu, Fraksi di DPRD Jatim mengapresiasi Pemprov Jatim yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemprov Jatim tahun 2018. Hasil tersebut dinilai sebagai prestasi sekaligus menunjukkan tata kelola keuangan Pemprov Jatim sesuai dengan prosedur hokum dan prinsip good governance dan clean government.

Rapat paripurna selanjutnya rencananya akan mengagendakan jawaban Gubernur atas pandangan Fraksi tersebut. Kemudian akan dibahas di tiap Komisi di DPRD Jatim

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved