Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

RPJMD Jatim Fokus Peningkatan Ekonomi Desa

 
14 Juni 2019

RPJMD Jatim Fokus Peningkatan Ekonomi Desa

Tingginya angka kemiskinan di Jatim khususnya di pedesaan menjadi focus utama dari pembangunan Jatim dalam lima tahun mendatang.

Menurut Anggota Pansus RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DPRD Jatim Subianto mengatakan dalam RPJMD Jatim dibawah kepemimpinan duet Khofifah- Emil dalam lima tahun ke depan focus pembangunan di pedesaan paling banyak menjadi perhatian dari Pemprov saat ini.

“Dengan focus pengentasan kemiskinan di pedesaan, kami berharap pertumbuhan ekonomi di Jatim yang sampai saat ini masih dikisaran 5,0 persen diharapkan Pemprov bisa melampaui batas mencapai 5,67 persen,”ungkapnya saat dikonfirmasi di Surabaya,beberapa waktu lalu.

Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan pihaknya berharap agar Pemprov memiliki program-progrom inovasi dalam upaya peningkatan perekonomian di pedesaan.” Bagaimana caranya Pemprov mengupayakan menaikkan NTP (Nilai Tukar Petani) di pedesaan  bisa maksimal,”jelasnya.

Diungkapkan oleh politisi asal Kediri ini, dalam pembahasan RPJMD Jatim 2019, juga diharapkan adanya  sinergitas antara pemerintah pusat, Pemprov dan kabupaten/kota dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan.” Program yang ada disinergikan satu sama lain asal tak tumpuk yang terpenting target terpenuhi. Saling back up satu sama lain,”lanjutnya.

Ditambahkan oleh Subianto, selain masalah peningkatan perekonomian di pedesaan, pansus RPJMD juga berharap Pemprov juga berharap mengeluarkan kebijakan inovasi agar investasi di Jatim terus meningkat.

“Untuk tingkatan lokal jangan sampai bedol pabrik dengan pindah ke propinsi lain terjadi lagi dan investasi dari Luar Negeri kembali diupayakan secara maksimal untuk berinvestasi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari Pemprov,”jelasnya.

Tak hanya itu, kata Subianto, pansus juga sedang mengupayakan bab khusus dalam RPJMD Jatim dalam pengelolaan BUMD Jatim agar ada payung hukum yang jelas terkait kinerja BUMD Jatim.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan tiga intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat, sekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan. Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 di Grand City Convex Surabaya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, ketiga intervensi tersebut akan dilakukan dengan pendekatan terstruktur (structured approach) dan implementasi berdasarkan prinsip good governance. “Seluruh intervensi program berdampak siginifikan bagi penurunan kemiskinan di desa dan kesenjangan di perkotaan,” kata Gubernur Khofifah.

Selain pendekatan terstruktur, lanjutnya, dibutuhkan juga sikap terbuka untuk kolaborasi yang melibatkan koordinasi dalam sinergitas vertikal, baik dari pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Serta hubungan horizontal yakni sinergitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kerja sama dalam skema segitiga tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis ini melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan aktor-aktor dunia usaha dunia industri,” ujar orang nomor satu di Jatim ini.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved