Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dukung Rencana Jadikan Madura KEK Syariah

 
11 Juni 2019

Dukung Rencana Jadikan Madura KEK Syariah

Komisi D DPRD Jawa Timur menyambut baik rencana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Madura. Menurut Anggota Komisi D DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa di DPRD baru baru ini,  mengatakan kebijakan menjadikan Madura sebagai KEK, diyakini akan meningkatkan perekonomian warga yang selama ini tertinggal dari wilayah lain di Jatim."Saya sambut baik dan apresiasi atas gagasan gubernur kaitannya dengan kawasan ekonomi. Kita akui Madura masih tertinggal," katanya.

Dia menjelaskan, Pemprov Jatim harus bersinergi dengan kepala daerah setempat dan para ulama untuk menyulap Madura menjadi kawasan ekonomi khusus. Pasalnya, selama ini, peran ulama sangat berpengaruh di provinsi penghasil garam tersebut."Saya kira harus melibatkan beberapa kepala daerah dari Madura melibakan tokoh kiai penting kaitannya dengan kultur Madura berbeda," tambahnya.

Aliyadi menambahkan, banyak potensi ekonomi yang masih belum tergarap maksimal di Madura. Salah satunya adalah garam rakyat yang dikelola petani di sepanjang pesisir Madura. Disamping itu, Madura juga punya tempat-tempat wisata yang menarik, tetapi sampai saat ini belum digarap maksimal. Kebijakan menjadikan Madura KEK, harus bisa menggarap sektor tersebut dan mendatangkan keuntungan bagi warga sekitar.

"Terutama garam di kabupaten Sampang, Sumenep kualitasnya luar biasa harus didorong pemerintah yang melibatkan kepala daerah. Banyak potensi lain untuk mengangkat  perekonomian di Madura misalnya pariwisata kurang terawat dan terurus tidak begitu menarik," pungkasnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Timur akan menjadikan wilayah Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) syariah. Pemprov Jatim sudah menyiapkan lahan untuk mewujudkan programnya itu."Kami sudah komunikasikan ini dengan Menko Perekonomian. Kami berharap Islamic Science Park bakal menjadi bagian dari KEK Syariah. Kalau jadi, KEK Syariah ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan dunia," ujar Khofifah.

Total luas lahan yang dibutuhkan untuk KEK Syariah ini adalah sekitar 101 hektar. Sedangkan saat ini Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) sudah memiliki lahan seluas 40 hektar.Khofifah menyebut untuk mempercepat realisasi rencana ini, wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyebut sudah bertemu dengan Deputi Menteri khusus KEK.

Dalam penyampaian perubahan BPWS menjadi BPWM itu, ada tiga hal usulannya yang disetujui dan bakal merubah struktur dan pola kerja BPWS yang saat ini ada. Pertama Gubernur Khofifah meminta agar seluruh bupati Madura masuk dalam kepengurusan BPWM nantinya. Dan usulan tersebut sudah disetujui.

Dengan dimasukkan empat bupati di Madura maka akan membuat BPWM bisa maksimal dalam melakukan upaya pengembangan. "Usulan saya yang kedua yang juga disetujui adalah dalam BPWM nanti harus ada OPD Pemprov Jawa Timur yang masuk," tegasnya.

Menurutnya ini penting, karena selama ini tidak ada kewajiban BPWS melaporkan hasil kerjanya ke Pemprov,Sehingga progres dan penyelarasan arah pengembangan di BPWS tidak terkomunikasikan pada Pemprov Jawa Timur. Hal tersebut menurutnya juga menjadi salah satu kendala BPWS kurang maksimal. "Dan usulan saya yang ketiga adalah di BPWM akan ada perwakilan akademisi Madura dan ulama Madura. Dan itu disetujui,"papar Gubernur Perempuan pertama di Jatim ini.

Maka ke depan BPWM bakal lebih banyak diisi oleh orang-orang lokal Madura, bukan dari Jakarta seperti saat ini ada di struktur BPWS. Ia menambahkan rencana perubahan BPWS menjadi BPWM ini sedang dimatangkan. Kalau BPWM ini rampung terbangun dan terestrukturisasi, maka rencana realisasi KEK Syariah melalui Islamic Science Park juga akan lebih murah dilakukan.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved