Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

1. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Provinsi;
3. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
5. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi;
6. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi di luar Propemperda;
7. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Provinsi;
8. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Pansus;
9. melakukan pembahasan atas rancangan Perda tertentu yang ditugaskan dalam rapat paripurna DPRD;
10. melakukan kajian Perda;
11. melakukan penyelarasan akhir rancangan Perda;
12. menindaklanjuti rancangan Perda hasil fasilitasi dan evaluasi kecuali rancangan Perda tentang APBD;
13. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
14. tugas dan wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dan peraturan perundang-undangan.

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Provinsi ditetapkan;
2. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA-PPAS;
3. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri;
5. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Provinsi terhadap rancangan KUA-PPAS yang disampaikan oleh Gubernur;
6. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

BK mempunyai tugas:

1. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
2. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
3. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
4. melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurn