single
17 Dinas Pemprov Masih Diisi Plt Kepala Dinas, Perekonomian Jatim Terancam Terpuruk

Tak kunjung diisinya pimpinan  17 OPD milik Pemprov Jatim yang hanya diisi oleh Plt kepala dinas membuat miris berbagai kalangan, salah satunya di DPRD Jatim.

 

Anggota komisi A   DPRD Jatim Mohammad Fawait mengatakan jika tak kunjung diisi oleh kepala dinas definitive maka perekonomian di Jatim terancam terpuruk. “ Kami berharap gubernur Khofifah segera menentukan kepala dinas definitive untuk 17 OPD yang saat ini masih dijabat kepala dinas Plt. Ini jelas mengganggu kinerja Pemprov ditengah memiliki komitmen untuk membangkitkan perekonomian di Jatim dampak pandemi,”jelasnya saat dihubungi melalui ponselnya, Rabu (24/3/2021).

 

Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan saat ini butuh sebuah kebijakan cepat dan tepat yang dikeluarkan untuk memulihkan perekonomian di Jatim.” Kalau OPD nya yang mengurusi pelayanan publik  terlebih disektor ekonomi maupun urusan kesejahteraan rakyat dijabat Plt yang tak bisa mengambil kebijakan strategis, malah terpuruh ekonomi Jatim. Ini mendesak sekali untuk segera diisi dinas-dinas yang masih dijabat Plt,”jelas pria asal Jember ini.

 

Pria yang akrab dipanggil gus Mufa ini mengungkapkan pihaknya optimis gubernur Khofifah mengetahui kualitas dan kuantitas dari personel ASN Pemprov Jatim yang layak memimpin OPD tersebut.

 

“Saya kira gubernur tak memiliki kesulitan untuk segera menunjuk kepala dinas definitive karena lebih tahu kemampuan personelnya sehingga saya mendesak untuk segera  diisi OPD yang masih dipimpin plt,”lanjutnya.

 

Tak hanya itu, jelas pria yang akrab dipanggil gus Mufa ini mengatakan saat ini dalam penganggaran terancam tak bisa maksimal karena adanya jabatan plt tersebut.

 

“Sekarang ini untuk penganggaran ada peralihan dari ebudgeting ke SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). System ini sangat sulit dan tentunya kebutuhan masing-masing OPD berbeda. Kalau dirangkap pengambilan keputusan ini oleh Plt tentunya akan terhambat proses pengerjaan dari dinas satu ke dinas lainnya,” jelasnya.