single
6 Hal dalam LKPJ Gubernur

Suara Indrapura : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir tahun 2012, oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur, merupakan respon institusional atas pelaksanaan tugas gubernur dengan segala kewenangan fungsional dalam membangun Jawa Timur.

Sedangkan bagi DPRD Jatim, pembahasan LKPJ Gubernur akhir tahun 2012, merupakan instrumen kontrol pelaksanaan tupoksi gubernur di era otonomi daerah (otoda), dengan memberikan laporan kinerja yang obyektif supaya dapat diterima oleh publik jatim.

Juru bicara laporan pansus LKPJ akhir tahun 2012, Renville Antonio, SH, MH, MM menilai belum semua SKPD di lingkungan Pemprov Jatim maupun pimpinan BUMN-BUMD Jatim, maupun menerjemahkan secara operasional visi-misi Gubernur Jatim dengan baik.

Karena itu, Pansus LKPJ merekomendasikan adanya perbaikan kinerja SKPD. Yakni, dengan meningkatkan belanja pada sektor pertanian secara fungsional, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, dan perlindungan sumber daya alam serta pembangunan infrastruktur untuk menciptakan kemudahan mobilitas orang, barang maupun jasa di Jatim.

“Rekomendasi umum Pansus LKPJ menyarankan kepada Gubernur supaya melanjutkan demokratisasi pengambilan kebijakan di Jatim, yang beranjak dari tipologi intervensonis menuju tipologi partisipatoris,” Terang politsi asal Fraksi Partai Demokrat.

Sedangkan rekomendasi khusus, lanjut Renville, Pansus merekomendasikan enam hal kepada Gubernur Jatim. Pertama, melaksanakan evaluasi kinerja dan menetapkan target capaian sesuai program kerja Gubernur kepada seluruh SKPD dan BUMD secara periodik, agar menjalankan tupoksinya secara professional dengan kriteria lima indikator Kinerja Utama (IKU)

Kedua, dalam rangka menurunkan indeks disparitas wilayah, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara tepat dan akurat. Seperti pembangunan jalan, pelabuhan, pasar desa, jarngan kawasan pegunungan, lembaga pendidikan dan kemudahan layanan administrasi, serta pembangunan infrastruktur bebasis kondisi lokal.

Ketiga, kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, percepatan penuntasan infrastruktur ekonomi agar dapat meningktakan pertumbuhan ekonomi Jatim. “Misalnya, penuntasan JLS, pembenahan pelabuhan induk dan transit, pembangunan sentra-sentra produk unggulan UMKM, maupun kemudahan layanan investasi berbasis kepentingan lokal yang memiliki jejaring nasional dan regional guna mengantisipasi pasar ASEAN tahun 2015,” terang Renville.

Keempat, menjaga kepercayaan (trust) investasi yang pro rakyat dengan membuat blueprint pengembangan sektor ekonomi pedesaan, pengembangan investasi PMA-PMDN dan revitalisasi kinerja BUMD-BUMN Jatim struktural secara partisipatoris.

Kelima, sesuai dengan tuntutan good financial governance, maka mutlak perlu dikembangkan financial report nd annual report yang online. Agar mudah diakses publik serta dipublikasikan kepada masyarakat sesuai dengan jargon Gubernur Jatim “APBD UNTUK RAKYAT” termasuk akuntabilitasnya.

Terakhir atau keenam, lanjut Jubir Laporan Pansus LKPJ Gubernur, perlu kiranya menyiapkan time table pencapaian Human Development Index per triwulan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti meningkatkan pendapatan perkapita, peningkatan usia harapan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi balita maupun peran gender yang produktif secara ekonomi maupun sosial.

“Secara khusus, Pansus LKPJ Gubernur akhir tahun 2012 juga meminta kepada Gubernur Jatim supaya meningkatkan derajat hidup petani dalam pelaksanaan pembangunan di Jatim,” pungkas Renville (h@sby)