single
Achmad Iskandar : Perlu Pembangunan Infrastruktur SDM Lewat Pendidikan dan Kesehatan

Suara Indrapura : Memperhatikan. Itulah gambaran yang terjadi di tempat kabupaten di Pulau Madura. Minimnya pembangunan infrastruktur Sumber Daya Manusia (SDM) membuat wilayah sebelah Timur pulau Jawa ini sangat tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Jatim. Sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di Pulau Madura, Drs. H Achmad Iskandar MSi bertekad untuk menjadikan pulau Madura sejajar dengan kabupaten/kota lainnya. Tandusnya tanah di Pulau Madura menjadi salah satu alasan mengapa warga di Pula garam ini merantau ke Pulau Jawa atau bahkan ke luar Jawa. Hal ini tak lepas dari keselarasannya kehidupan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang notabene menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan, wargapun harus menempuh jarak jarak puluhan kilometer. Karena jarak yang begitu jauh, mereka pun malas untuk ke sekolah atau sekedar ke ke Puskesmas.
“Bayangkan untuk makan sehari-hari saja mereka ditambah untuk ongkos naik angkat, meski kenyataannya sekolah maupun Puskesmas menggratiskan mereka, “tegas Achmad Iskandar.
Untuk itu dalam Jaring Aspirasi masyarakat selama satu minggu di empat kabupaten, rata-rata mereka berhadap baik sekolah maupun Puskesmas ada di setiap desa. Dengan begitu mereka tak perlu mengeluarkan biaya banyak hanya untuk ongkos transportasi. “Ini harus kita pikirkan, dengan semakin dekatnya sekolah maupun Puskesmas, maka keberadaan infrastruktur SDM di Pulau Madura secara bertahap dapat ditingkatkan, “tegas pria yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Jatim ini.
Satu lagi yang kini harus menjadi prioritas pembangunan SDM adalah kemudahan pemerintah memberikan akses kepada anak-anak yang akan masuk sekolah. Ini bukti di Pamekasan – salah satu kabupaten di Pulau Madura – misalnya, masih banyak ditemukan akan usai sekolah yang tak bisa sekolah  hanya karena tak memiliki akte kelahiran. Sementara di sari sisi Dinas Pendidikan menerapkan syarat mutlak bagi siswa yang masuk sekolah harus bisa menunjukkan akte kelahiran. “Anda lihat sendiri, bagaimana para orangtua di sana sudah putus asa hanya untuk memasukkan anaknya sekolah, “ujar Anggota Komisi E DPRD Jatim.
Ditambahkan mantan Kabiro Administrasi Pembangunan (AP) Setdaprov Jatim ini untuk mengurus satu lembar akte kelahiran, masyarakat harus mengeluarkan uang hingga ratusan ribu rupiah. Apalagi persyaratan untuk mengurus akte cukup rumit dimana mereka harus ke pengadilan yang terletak di ibukota kabupaten untuk melakukan penetapan. “Coba anda bayangkan berapa uang yang harus mereka siapkan hanya untuk mengurus satu lembar akte kelahiran. Sementara di satu sisi penghasilan mereka sebagai buruh tani hanya cukup makan saja,” paparnya.
Untuk itu dalam masalah ini harus ada terobosan dengan mendekatkan para aparat / instansi berwenang mengeluarkan akte kelahiran. “Dengan begitu, si anak bisa sekolah dan orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya mahal hanya untuk mengurus satu lembar kertas yang bernama Akte Kelahiran,” ungkapnya.
Khusus untuk kesehatan, dirinya banyak menemukan protes dari warga yang memegang kartu Jamkesda dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak di layani di RS Pemerintah seperti RSU dr Soetomo saat berobat. Ini karena kuota yang disediakan sudah habis. Akibatnya mereka menyerah dengan keadaan dan membawa pulang keluarganya yang sakit keras untuk diobati sendiri. “Melihat kenyataan di masyarakat seperti ini, memang sudah saatnya ada peninjauan kembali pada kuota Jamkesmas yang tidak dapat sasaran sehingga dananya tidak terserap,” lanjut politikus asal Dapil XI (Pulau Madura) yang dalam waktu dekat ini segera maju ke Kementerian Kesehatan RI.
Terkait dengan masalah infrastruktur, menurut Iskandar, hampir di empat kabupaten di Pulau Madura kondisinya sangat mengenaskan. Masih banuak jalan yang rusak yang selama ini menjadi jalan penghubung antar desa maupun proses desa. Oleh karenanya bantuan anggaran dari provinsi terhadap pembangunan infrastruktur seharusnya dilengkapi dengan rencana perbaikan jalan. “Sehingga bantuan provinsi selama lima tahun dapat mewarnai perbaikan jalan pedesaan di 38 kabupaten/kota di Jatim,” papar Iskandar yang meminta Kadis PU Bina Marga untuk segera turun tangan dan memprioritaskan perbaikan jalan-jalan penghubung yang kondisinya rusak berat.
Soal kemiskinan, lanjut Iskandar, di wilayah ujung Indonesia ini masih menjadi suatu permasalahan yang mendesak untuk segera dituntaskan. Karenanya bantuan dari pemerintah provinsi berupa ternak, alat bantu pembuatan pupuk kandang dan bibit tetap harus mendapat prioritas untuk dilanjutkan. Mengingat dengan bantuan tersebut, masyarakat di empat kabupaten di Pulau Madura sangat tertolong.
Bantuan penyediaan air bersih di pedesaan melalui pengeboran sumber tak kalah pentingnya. Menurut Iskandar di Pulau Madura banyak sekali waduk yang belum difungsikan secara optimal. Terkadang air waduk digunakan untuk mencuci, mandi, buang kotoran, hingga untuk konsumsi. Sehingga dapat dibayangkan, bagaimana mereka bisa menjaga kesehatannya, kalau air yang ada untuk minum bercampur dari satu untuk kotoran ternak.
Dan yang lebih memprihatinkan saat mandi, antara pria dan wanita tidak ada sekat untuk memisahkan mereka. “Yang kami tahu orang yang berbeda jenis mandi jadi satu tanpa ada penyekat. Untuk itu kami berharap kepada provinsi untuk memikirkan masalah ini. Paling tidak dibuatkan saluran air yang menghubungkan waduk dengan tandon air yang bisa dimanfaatkan warga untuk mengambil air bersih,” ungkap ayah dari tiga putera ini.
Begitu pula bagi masyarakat yang hidup di wilayah pesisir Pulau Madura, kondisinya sangat jauh dari sejahtera. Hanya untuk mencari air bersih mereka harus menyuling dari air laut menjadi air tawar. Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang misalnya saat ini sudah dibangun tandon air untuk keperluan minum. Tapi anehnya selama satu minggu ini tandon tidak berfungsi, malah masyarakat dibebani untuk membayar penyambungan distribusi air.
“Hal-hal inilah yang harus mendapatkan prioritas dari pemerintah. Ingat kemiskinan bisa berawal dari minimnya masyarakat mendapatkan air bersih. Mengingat untuk mendapatkan air bersih, masyarakat harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Untuk itu saya sudah kirim surat ke Gubernur Soekarwo agar masalah air bersih di Pulau Madura mendapatkan perhatian yang serius dari pemprov Jatim,” ujarnya. (dok@abg)