single
Agoes Salim Prihatin Terhadap Kehidupan Nelayan Tradisional

Suara Indrapura : Perhatian pemerintah secara serius untuk memberdayakan nelayan dan membantu mereka meningkatkan kesejahteraan hidupnya baru dilakukan sejak tahun 2001, ketika Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) diluncurkan secara nasional dan dikhususkan untuk masyarakat pesisir, termasuk masyarakat nelayan. Sebelumnya, juga ada program-program pemberdayaan, seperti Program IDT yang diluncurkan pada tahun 1994, kemudian diikuti dengan program-program sejenis yang tidak terfokus untuk masyarakat pesisir. Hal ini sangat berbeda dengan bantuan pemerintah yang lebih intensif kepada masyarakat petani.

Kesenjangan hubungan fungsional antara pemerintah dan masyarakat nelayan merupakan konsekuensi dari kebijakan pembangunan pemerintah yang tidak memihak kepada sektor kemaritiman. Proses pengabaian yang panjang ini telah menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat pesisir serta pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, baru setelah terbentuk Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 1999, persoalan masyarakat pesisir mulai diatasi secara bertahap.

Ir. H. Agoes Salim Politisi asal Partai Golkar menambahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya kerjasama terpadu, karena setiap kali melaksanakan reses, pengaduan masyarakat sangat banyak dan semuanya penting untuk ditindaklanjuti. Salah satu  masalah perikan juga menjadi bahasan serius. Masyarakat nelayan mengeluh dan juga sering terjadi unjuk rasa dampak dari munculnya  30 rumpon yang telah dipasang oleh nelayan, juragan besar, dan nelayan kaya di wilayah Pantai Laut Selatan Puger, tidak memiliki ijin. Rumpon-rumpon ini hanya memiliki ijin dari Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Pemkab Jember dan Provinsi. Ini yang menjadikan kesenjangan hubungan antara nelayan tradisional dengan yang lebih modern. Katanya

Dalam kesenjangan hubungan tersebut, stereotip negatif terhadap masyarakat nelayan sering dimunculkan oleh aparatur birokrasi, seperti masyarakat nelayan sulit dipercaya, suka ngemplang, tidak bisa diatur, keras kepala, dan tidak berorientasi pada kehidupan masa depan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Masyarakat nelayan memiliki integrasi sosial yang baik. Sikap gotong royong mereka sangat besar, sebagai konsekuensi dari sifat pekerjaan mereka yang harus saling membahu untuk menghadapi berbagai kesulitan, khususnya ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan. Solidaritas sosialnya kuat sehingga jika menghadapi ancaman kolektif mereka juga akan bertindak secara massal. Ciri-ciri perilaku demikian dapat menjadi kekuatan atau modal pembangunan, namun juga bisa menjadi bencana jika aspirasi mereka terhadap sesuatu hal diabaikan. Paparnya

Reaksi sosial akan semakin dinamis jika masalah yang mereka hadapi mengancam kelangsungan hidup mereka. Sebagia contoh kasus yang terjadi di Cilacap, terjadi pada 28 Agustus 1998, menyangkut perjuangan nelayan tradisional dalam mempertahankan hak-hak mereka atas sumber daya laut untuk kehidupannya.

Pemasangan rumpon seperti ini banyak merugikan nelayan kecil. Tercatat tahun 2009, ribuan nelayan demo kantor Dinas Peternakan, dan Perikanan Jember. Agar pemasangan rumpon diputus, tapi pihak Dinas tidak berani. Karena para pemasang rumpon sudah mendapat persetujuan dari Dinas,

Saat ini masalah rumpon bergejolak lagi, dengan adanya rumpon ribuan nelayan kecil di Pantai Selatan Puger, paceklik ikan. Mereka tambah jauh melaut untuk mencari ikan. Agar nelayan tradisional dapat bekerja dengan baik, maka dewan mendesak pada pemerintah daerah khususnya dinas perikanan untuk mentertibkan pemasangan rumpon yang selama ini dikeluhkan masyarakat nelayan. Kata Agus dengan nada serius (Aries)