single
Ahmad Firdaus Fibrianto ; Warga Lamongan Berharap Berkah Perda Pengembangan Pesantren dan Normalisasi Bengawan Jero

Rencana DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Perda tentang pengembangan pesantren sebagai tindaklanjut munculnya Undang-Undang No.18 tahun 2019 tentang Pesantren, nampaknya mendapat sambutan yang luar biasa di masyarakat. 

 
Terbukti, anggota DPRD Jatim dari Dapil Lamongan-Gresik, Ahmad Firdaus Fibrianto SH, MH saat menggelar reses di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Lamongan, Selasa (2/3/2021) banyak mendapat pertanyaan seputar Raperda yang masih dalam tahap pembahasan oleh pansus DPRD Jatim ini.
 
"Kami berharap Perda Pengembangan Pesantren itu benar-benar bermanfaat untuk pengembangan potensi diri santri maupun peantren," kata Muhammad Alamul Huda warga asal dari Glagah Lamongan.
 
Senada Mudhofar warga Desa Sukorejo Karangbinangun menyatakan bahwa masyarakat berharap adanya normalisasi bendungan jero. Pasalnya, saat curah hujan tinggi sering terjadi banjir akibat bendungan Jero sudah tak mampu menampung air hujan, sehingga meluber ke pemukiman warga dan tambak petani. 
 
Masih di tempat yang sama, Sukardi Imron warga Desa Banjarejo berharap ada bantuan permodalan maupun ternak bagi para petani penggarap. Sebab selama pandemi Covid-19 mereka banyak mengangggur sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
 
"Ibu-bu disini juga banyak yang bisa menjahit dan bordir, tapi sayang mereka tidak memiliki mesin jahit dan mesin bordir. Kami berharap bisa difasilitasi untuk dibantu peralatan agar ibu-ibu bisa diberdayakan untuk membantu ekonomi keluarga," kata Sukardi kepada anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim. 
 
Persoalan lain yang banyak dikeluhkan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani yakni kelangkaan pupuk bersubsidi. Akibatnya, tanaman yang mereka tanam maupun ikan yang mereka budidayakan kurang mendapat asupan pupuk sehingga tidak berkembang dengan baik. 
 
"Yang dibutuhkan petani tambak itu hanya pupuk Urea dan TSP. Kenapa sekarang kok sulit dan langka. Kami juga sulit mendapatkan air saat musim kemarau jadi kalau bisa dibantu pompa air oleh pemerintah," harap Muji warga Banjarejo lainnya. 
 
Mendapat aspirasi yang beragam tersebut, Ahmad Fiirdaus Fibrianto menyatakan akan mengupayakan dan memperjuangkan supaya masyarakat petani di Lamongan bisa mendapatkan bantuan Alsintan yang dibutuhkan, baik pompa air, mesim memanen maupun ketersediaan pupuk dengan berkordinasi dengan pihak terkait baik di Pemkab Lamongan maupun Pemprov Jatim. 
 
"Kebutuhan Alsintan seperti mesin combain (pompa air) itu Dinas Pertanian Jatim sering mengalokasikan bantuan untuk kelompok tani. Tapi karena ada kendala barang yang dibantu dan lapangan tak cocok sehingga tahun 2019 banyak yang terpakai sehingga memanding bantuan tersebut. Nanti akan saya koordinasikan lagi," ujar Firdaus, Rabu (3/3/2021).
 
Kelangkaan pupuk dalam 2 tahun terakhir ini, kata Firdaus itu akibat pemerintah pusat sengaja mengurangi jatah kuota bagi Jatim untuk dialihkan ke provinsi lain. Selain itu akibat keterambatan input data RDKK oleh pemerintah daerah sehingga LMDH banyak yang tak dapat jatah kuota pupuk bersubsidi.
 
"DPRD bersama pemprov Jatim sudah mendatangi ke Kementerian terkait meminta supaya menambah kuota atau minimal disamakan dengan tahun sebelumnya agar petani di Jatim  tak kerepotan. Bahkan petani di Gresik sampai berujar keberadaan pabrik Petrokimia Gresik tak jadi jaminan, mereka tetap sulit memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi," terang Firdaus.
 
Ia mengakui pengangguran akibat pandemi Covid-19 hampir merata terjadi di semua daerah bahkan di seluruh Indonesia. Partai Gerindra juga memikirkan itu melalui bantuan tahunan yang difokuskan untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi.  
 
"Akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, maka pengajuan bantuan hibah juga banyak yang dipangkas. Saya berharap jangan hanya pembenahan fisik tapi pengembangan ekonomi seperti bantuan mesin jahit dan bordir maupun ternak akan kami koordinasikan dengan dinas terkait supaya dapat bantuan tahun depan," jelasnya. 
 
Khusus menyangkut normalisasi Bengawan Jero, kata Firdaus memang sangat diperlukan. Namun kendalanya bendungan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga butuh waktu agak panjang karena perlu dikoordinasikan dengan BPWS Bengawan Solo maupun kementerian PUPR terlebih dulu. 
 
Menurut Firdaus, Perda Pengembangan Pesantren saat ini masih dalam pembahasan di DPRD Jatim. Provinsi Jatim menjadi provinsi ketiga setelah Jabar dan Jammbi yang lebih dulu menindaklanjuti adanya UU Pesantren dengan membuat Perda.
 
Dengan adanya Perda Pesantren ini diharapkan kedepan para santri mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah, baik menyangkut dukungan anggaran, kesetaraan dan pengakuan ijasah hingga lapangan kerja.  
 
"Dana pendidikan di Jatim itu hampir 11 triliun tapi yang menyentuh Ponpes atau Madin masih relatif kecil kisaran Rp200 miliar. Kedepan fasilitasi anggaran untuk pesantren bisa lebih optimal dan memadai.
Santri juga diberdayakan mendapat pembinaan sehingga persoalan ijazah pesantren yang kurang diakui mendapat pengakuan dan persamaan (kesetaraan) dari pemerintah hingga bisa digunakan untuk melamar pekerjaan," pungkas Firdaus Fibrianto.