single
Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Kritisi UMK Jatim

Penetapan UMK (Upah Minuman Kota) 2011 untuk 38 kota/kabupaten oleh Gubernur  Jatim ternyata masih dinilai masih kurang layak oleh Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim. Untuk itu, mereka akan mengajukan protes  kepada Gubernur Jatim dalam waktu dekat ini.

Ketua ABM Jatim, Jamaludin, di Surabaya, mengatakan, UMK yang ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab, UMK tersebut masih dibawah kebutuhan hidup layak buruh. Bahkan UMK Gresik yang paling tertinggi di Jatim dengan nilai Rp 1.133.000, masih tidak mencukupi untuk hidup di kota besar, jika buruh tersebut memiliki keluarga.

"Berdasarkan survei hidup layak,  untuk  kawasan di sekitar Surabaya ini minimal upah yang diterima buruh adalah Rp 1, 5 juta per bulan. Dan itu berlaku untuk 8 kota yang ada di sekitar Surabaya atau ring pertama. Namun kenyataannya, UMK yang ditetapkan masih di bawahnya," ujarnya.

Untuk delapan kota yakni Surabaya, Sidoarjo Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Malang, Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan UMK seharusnya Rp 1, 5 juta. Sedangkan untuk ring II diantaranya adalah kota Kediri dan Probolinggo seharusnya UMK-nya sebesar Rp 1, 2 juta. Untuk ring III diantaranya Pacitan, sebesar Rp 1 juta.

Kenyataan yang ditetapkan Gubernur untuk ring satu yaitu Surabaya Rp.1.115.000, Kota Pasuruan Rp 926.000, Kabupaten  Mojokerto Rp.11.105.000, Kota Malang Rp. 1.079.000, Sidoarjo Rp. 1.107.000, Kabupaten Pasuruan Rp. 1.107.000, Kabupaten Malang Rp. 1.077.000, Kota Batu Rp 1.050.000. Khusus Gresik yang ditetapkan Selasa lalu (23/11) sebesar Rp 1.133.000.

Sedangkan UMK di kawasan matraman seperti  Madiun Rp 755.000, Ngawi Rp Rp 725.000, Pamekasan Rp 925.000, Bondowoso Rp 733.000. Untuk UMK yang terkecil ternyata ada di kota kelahiran Presiden SBY yaitu  Pacitan  sebesar Rp 705.000.

Melihat ketidakketerpihakan pemerintah terhadap kaum buruh, ABM akan mengajukan protes kepada Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo."Kami akan mengajukan protes terhadap ketetapan UMK oleh Gubernur tersebut dalam waktu dekat ini," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Jatim. Intinya meminta agar ketetapan UMK 2011 agar ditinjau ulang karena masih terlalu rendah, sehingga tidak sesuai dena standart kebutuhan hidup layak. "Kemungkinan akan kami laksanakan pada Desemeber ini. Soal kepastiannya kami masih melakukan rapat," ungkap Jamaludin yang kini menjadi staf ahli Rieke Dyah  Pitaloka, anggota DPR RI.

Gubernur Jatim, Soekarwo di Gedung DPRD Jatim, menyatakan penetapan UMK yang dilakukan itu berasal dari usulan dewan pengupahan  kota/kabupaten yang masuk ke dewan pengupahan provinsi. "Gubernur ini hanya sebatas menetapkan saja. Soal besaran UMK itu kan berdasarkan kesepakatan antara  buruh dan pengusaha," paparnya.

Soal adanya ancaman protes yang dilayangkan ABM padanya, ia tidak mempersoalkan. "Sekarang alamnya demokrasi," katanya.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Akhmad Iskandar menegaskan, dewan siap memediasi untuk mencari jalan keluarnya. Dengan begitu, buruh, dan pengusaha sama -sama tidak akan rugi akan besaran UMK. Mediasi ini dengan menghitung KHL, sehingga buruh dan pengusaha tahu berapa gaji yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari.