single
Anggota Komisi E DPRD Jatim: Program OPOP Jatim Perlu Dievaluasi
Program OPOP (One Pesantren One Pruduct) yang menjadi program andalan Pemprov Jatim dalam menciptakan pesantren mandiri dan menciptakan Santripreuner rupanya perlu untuk dievaluasi. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi.
 
Mathur mengatakan bahwa program tersebut sangatlah barmanfaat bagi pesantren dan santri itu sendiri. Namun, perlu adanya evaluasi.
 
"Saya pernah ke Kediri mendatangi salah satu pesantren. Dan yang disampaikan oleh ustaz itu kepada saya apa yang diprogramkan oleh Pemprov Jawa Timur adalah kebanyakan yang sudah umum dilakukan. Dalam artian, mereka sudah melewati itu. Mereka sudah mempunyai produk dan sudah dipasarkan," ujarnya saat ditemui usia rapat paripurna, Kamis (10/12/2020).
 
Sehingga materi yang diberikan oleh pemprov jatim soal OPOP kepada pesantren dirasa kurang efisien. Pesantren membutuhkan lebih dari apa yang diberikan.
 
"Artinya bukan hanya pelatihan dasar, kemudian membuat produk tapi menyangkut tentang pemasaran produk," terangnya.
 
Pelatihan yang diberikan kepada pesantren haruslah disesuaikan dengan kebutuhan pesantren, kemampuan setiap pesantren dalam program OPOP berbeda-beda. Ada yang sudah memiliki produk, ada yang sudah tahap pemasaran dan ada juga yang belum memiliki produk.
 
"Pelatihan kadang juga diadakan di tempat seperti hotel begitu. Kemudian dengan pemberian materi oleh mentor ini juga tidak memahami job desk kebutuhan pada masing masing lembaga," jelas Mathur.
 
"Pada akhirnya buang-buang anggaran. Itu yang harus diseleksi lagi menurut saya. Harus ada evaluasi sejauh mana itu memberikan manfaat bagi mereka yang sudah dikasih bantuan," tambahnya.
 
Pelaksanaan program OPOP perlu monitoring. Setelah pesantren diberi pelatihan maupun diberi bantuan alat. Perlulah untuk meminitor produksinya, sampai dimana, apakah sudah mulai memasarkan? "Jangan jangan nanti mereka sudah diberi alat. Ada modal disitu di produk ada yang tidak memasarkan, akhirnya mangkrak. Itu juga percuma kita kasih bantuan," ungkap anggota Komisi E DPRD Jatim itu.