single
Anselmus, Pelayanan Publik Harus Bebas KKN

Suara Indrapura : Harus diakui, reformasi 1998 telah meningkatkan kesadaran untuk memenuhi hak-hak rakyat. Dimulai dengan TAP MPR tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Lalu disusul UU Nomor 28 tahun 1999 dengan amanat yang sama. Maka pemerintahan pada era demokrasi, dituntut lebih arif, innovatif serta efektif. Bahkan mengubah paradigma, birokrat yang dahulu ambtenar, kini menjadi pelayan.

Pada masa lalu beberapa regulasi justru terarah dari kepentingan pengusaha, atau segelintir elit penguasa. Misalnya, awal proses komputerisasi pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan kepentingan pengusaha. Sehingga menyebabkan pengurusan KTP menjadi lebih mahal, karenanya kebijakan itu tidak populis. Namun saat ini, pengurusan KTP tidak lagi dipungut biaya, sehingga komputerisasi menjadi sarana penting. Seharusnya, sejak dahulu pelayanan publik diberlakukan sebagai hak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Anselmus Raga Milo, SH, M.Hum menambahkan regulasi tatakelola pemerintahan maupun penyelenggaraan kepentingan umum yang semula diduga telah benar, bisa digugat secara hukum. Misalnya, berbagai judicial review ke  Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk gugatan terhadap APBN. Sudah puluhan Peraturan Pemerintah (PP) pula yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Dan, kita mengetahui, telah 5000-an Perda yang harus dihapus (lebih dari 4000 Perda benar-benar dihapus). Jawa Timur, sebanyak 194 Perda-nya dinilai bermasalah (peringkat kedua se-Indonesia). Katanya

Asas lex superiori derogate legi inferiori (perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan dibawahnya) bertahap ditegakkan. Berbagai UU, PP dan Perda yang  "kalah"  dalam uji konstitusi itu bisa dianggap zalim. Jadi, tidak bisa lagi aparat petugas (dan badan hukum swasta) hanya bersandar pada peraturan internal. Begitu juga ketepatan dan kecepatan pelayanan tidak bisa lagi ditentukan sepihak oleh penyelenggara layanan. Semuanya harus ditakar dengan kepantasan, kepatutan dan undang-undang. Tambahnya

Aparat pemerintah tidak bisa lagi memakai joke "kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah." Antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat harus berimbang, saling puas. Tidak boleh ada yang diuntungkan sepihak secara materiil maupun immateriil. Katanya (Rizal)