single
Bantuan Operasional Sekolah Tak Cukup Penuhi Kebutuhan Anak Sekolah

Suara Indrapura : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS BBM Bidang Pendidikan ini mencakup komponen untuk biaya operasional non personil. Biaya operasional non personil inilah yang diprioritaskan,bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi.

Dana BOS.biaya sekolah ditanggung pemerintah, dirasakan oleh masyarakat masih wacana, seolah lips service. Padahal sesungguhnya, begitulah amanat UUD. Bahkan pada iklan di televisi, BOS termasuk untuk pembelian buku. Tetapi seluruh murid SD, SMP Negeri masih saja harus membeli buku. Masyarakat wali murid mulai dari desa pinggiran sampai tengah kota seolah tak tersentuh penjelasan BOS. Buku-buku mana yang tidak lagi dibeli ? Jika tidak dibeli, anak-anak tidak dapat mengerjakan PR. Sekolah ditanggung pemerintah, tetapi di Surabaya masih banyak anak putus sekolah karena biaya.

Anggota Komisi A DPRD Jatim H. Jalalludin Alham, S.Ip., M.Hum. mengatakan bahwa Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Pendidikan menjadi salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu. Katanya

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan dana yang berasal dari realokasi/kompensasi pengurangan subsidi BBM bidang di bidang pendidikan sebagai salah satu layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.

Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, dengan harapan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Paparnya

Dalam pelaksanaan program BOS sekolah-sekolah negeri maupun swasta di seluruh Indonesia yang menerima dana BOS serta pihak lain yang terkait dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait agar program BOS ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Katanya