single
BUMD Pupuk dan Pangan Solusi Masalah Klasik Petani Bojonegoro
Nasib petani Bojonegoro tak kunjung beranjak membaik lantaran persoalan klasik yang mereka hadapi dari tahun ke tahun tak kunjung ditemukan solusi jangka panjangnya oleh pemerintah setempat. 
 
Padahal dengan kemampuan keuangan yang dimiliki Kota Minyak, persoalan klasik petani Bojonegoro harusnya bisa diatasi sehingga mereka bisa hidup lebih sejahtera dengan bertani.
 
Namun fakta di lapangan yang ditemukan anggota DPRD Jatim asal Dapil Bojonegoro-Tuban, H Surawi justru berbalik 180 derajat.  Berbagai desa dan kecamatan yang dikunjungi saat melaksanakan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat, keluhan yang disampaikan hampir sama dari tahun ke tahun.
 
"Keluhan masyarakat petani Bojonegoro adalah kelangkaan dan mahalnya harga pupuk subsidi saat petani membutuhkan pupuk. Kemudian harga produk pertanian anjlok saat musim panen sehingga tak seimbang dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan petani," kata Surawi saat melaksanakan reses di Desa Ngeraseh Kec Dander Kab Bojonegoro, Rabu (5/5/2021) malam. 
 
Anggota DPRD Jatim dua periode ini mengaku sudah berulangkali mendorong dan menawarkan solusi kepada kepala daerah maupun DPRD Kab Bojonegoro untuk berani membuat BUMD yang khusus menangani pengadaan pupuk bagi petani.
 
Pertimbangannya, pupuk itu termasuk  industri strategis nasional yang selama ini dikuasai oleh para pengusaha (distributor pupuk) selaku pemegang lisensi untuk bisa membuka kios-kios pupuk. 
 
"Disinilah rawan permainan harga pupuk. Ini persoalan sudah dari dulu haruslah Pemerintah Daerah Kabupaten punya pemikiran memutus mata rantai distribusi pupuk. Saya punya pemikiran Kabupaten itu mendirikan BUMD khusus menangani persoalan pupuk supaya petani tidak ada kesulitan," kata Surawi. 
 
Pendirian BUMD itu sangat mudah karena  semua biaya ditanggung APBD atas persetujuan DPRD setempat. BUMD itu nantinya, lanjut Surawi bisa bekerjasama dengan BUMDes sehingga pemerintahan desa juga ikut diberdayakan sekaligus mengeliminir permainan harga.
 
"Persoalan harga komoditas pertanian yang kerap jatuh saat musim panen juga bisa diatasi dengan hal serupa dengan pendirian BUMD khusus bekerjasama dengan Bulog dan BUMDes sehingga BUMD bisa lebih produktif memanfaatkan keberadaan selep padi di hamir tiap kecamatan yang mati suri selama ini dan tentunya bisa menyumbang PAD ke APBD," ungkapnya. 
 
"Ini konsep yang saya tawarkan untuk solusi persoalan klasik petani di Bojonegoro. Kalau Pemkab punya konsep yang lebih baik, ya silahkan nanti didiskusikan mana yang lebih realistis untuk dilaksanakan sekaligus menjadi solusi jangka panjang," imbuuhnya.  
 
Selain menyerap aspirasi, politikus asal Bojonegoro ini juga mengingatkan masyarakat supaya tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi covid-19 belum berakhir. 
 
"Tolong waspadai warga yang pulang mudik dari daerah-daerah zona merah maupun dari luar negeri. Laporkan ke RT/RW biar dilakukan tes karena dikhawatirkan mereka membawa virus corona. Kalau perlu perangkat desa kerjasama dengan Babinkamtibmas atau Babinsa," jelas Surawi. 
 
Pemerintah sudah membuat aturan larangan mudik namun tak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang mudik lebih awal sebelum penerapan pembatasan arus lalu lintas yang dimulai pada 6 Mei 2021.
 
"Garda terdepan upaya pencegahan sebaran covid-19 adalah RT/RW. Jangan sampai gara-gara mudik, kasus Covid-19 membludak lagi seperti yang dialami negara India. Padahal India awalnya dipuji karena mampu mengantisipasi Covid-19 namun mereka terledor sehigga sekarang India seperti mau kiamat dalam sehari bisa 200 ribuan orang yang mati akibat Covid-19," katanya.