single
Dewan Berharap Perempuan Di Jatim Jauh Dari KDRT

Suara Indrapura : Para petinggi Jawa Timur terus melakukan konsolidasi komunikasi terkait dengan perkembangan suhu politik. Dengan stabilitas keamanan yang terus terjaga, secara koheren peningkatan perekonomian akan menjadi terbuka.

Peningkatan keamanan juga berdampak pada kekerasan-kekerasan lain, karena timbulnya kekerasan biasanya diawali dengan situasi yang kurang kondusif. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan manusia (trafficking) sulit dibendung bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Fenomena ini tentu harus mendapatkan penangan serius khususnya bagi para korban kekerasan. Harapan ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jatim Dra Sukesi, Apt, MARS saat dimintai tanggapan terkait penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan Trafficking oleh Pusat Pelayanan terpatu (PPT) Provinsi Jatim.

Menurut Sukesi, pemerintah khusus Pemprov Jatim terus meningkatkan komitmen melalui berbagai upaya pencegahan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi korban serta pengembangan norma hukum dan penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam penanganan korban kekerasan lanjut Sukesi, kepolisian khususnya dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) adalah pihak pertama yang menerima pengaduan dari korban atau masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak kekerasan.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Hj. Sri Subiati, SE  mengatakan  Undang-Undang  tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah : a). Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ; b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan c). Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT. Katanya

Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya.

Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu.
Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban merumuskan kebijakan penghapusan KDRT. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender. (Rizal)