single
Dewan Desak Pemerintah Tetapkan HPP Gula

Suara Indrapura : Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mendesak pemerintah agar segera menetapkan HPP gula sekaligus menghentikan impor gula satu bulan menjelang dan sesudah musim giling.
Ketua APTR Kabupaten Pasuruan, Mawardi, Senin menyebutkan, penetapan HPP gula tahun ini terlambat, sementara musim giling di Pasuruan bakal dimulai 12 Mei mendatang. Padahal biasanya sebulan memasuki musim giling pemerintah telah menetapkan HPP gula.

Mawardi berharap, HPP gula tahun ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp7.000,00 per kilogram. Sebab jika HPP gula tidak dinaikkan dipastikan petani akan menaggung kerugian.

"Jika HPP masih sekitar tahun lalu dipastikan petani akan merugi, karena biaya budidaya telah meningkat tajam," kata Mawardi.

 

Disebutkan, tahun ini APTR telah mengusulkan kenaikkan HPP gula menjadi Rp9.200,00 per kilogram, sama dengan usulan Ikatan Gula Indonesia (IGI) sebesar Rp9.200,00. Sedanagkan Dewan Gula mengusulkan Rp8.750,00 per kilogram.
anggota Komisi B DPRD Jatim H. Anwar sadad juga mengungkapkan, agar pemerintah tidak melakukan impor gula selama sebulan menjelang dan sebulan setelah musim giling. Jika pemerintah melakukan impor gula bisa berdampak menjatuhkan harga gula petani.

Sadad kawatir kesepakatan impor gula sebesar 240 ribu ton yang baru terelaisasi sekitar 60 ribu ton nantinya direalisasi pula. Sementara musim giling tebu milik petani sudah bakal dimulai.

Disebutkan, PG Kedawung Pasuruan bakal mulai menggiling tebu petani pada 12 Mei mendatang. Namun pabrik gula yang mempunyai kapasitas giling 3 juta kuintal, bahan baku tebu yang tersedia dari petani hanya seklitar 2 juta kuintal saja. Kekurangannya bakal dipenuhi tebu dari luar daerah, seperti Malang, Mojokerto, dan Lumajang.

Selain kenaikkan harga gula, Mawardi juga berharap rendemen tebu petani meningkat pula. Jika tahun lalu rendemen tebu rakyat hanya mencapai rata-rata 6,5 persen, kini minimal harus mencapai 7 persen. katanya(Ar)