single
Dewan Jatim Belum Berani Ijinkan Buka Kran Vaksinasi Mandiri

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, belum berani mengusulkan agar kran vaksinasi Covid-19 secara mandiri dibuka dan diijinkan, sehingga bisa mengurangi beban anggaran pemerintah.

Sebelumnya, diberitakan jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 untuk vaksinasi Covid-19, sebesar Rp 1,2 triliun.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad mengatakan, Pemprov Jatim sudah melaporkan ke DPRD Jatim melalui Plh Sekdaprov di DPRD Jatim pada Selasa lalu (24/3/2021) saat Rapim.

Permintaan ini sesuai instruksi Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

"Refocusing anggaran tahun 2021 ini mengacu PMK dan Dirjen Otda Kemendagri terkait dengan vaksinasi Covid-19 di Jatim butuh sekitar Rp 1,2 triliun," katanya, Jumat (26/3/2021).

Menurut Politisi asal Fraksi Partai Gerindra itu mengakui jika intruksi dari pemerintah pusat muncul setelah APBD Jatim 2021 disahkan. Artinya, DPRD dan Pemprov Jatim harus membicarakan formula yang terbaik terkait pos-pos anggaran mana saja yang akan direfocusing.

"Refocusing itu tidak harus mengikuti penjadwalan pembahasan APBD atau harus menunggu perubahan APBD, tapi bisa setiap saat. Jadi kami ingin refocusing itu diarahkan seseuai dengan ketentuan yang ada," harap Sadad.

Sekadar diketahui, vaksinasi Covid-19 kepada 181,5 juta penduduk Indonesia itu dibagi dalam empat tahap. Pertama untuk tenaga medis, kedua untuk pelayanan publik dan lansia yang dijadwal hingga akhir April, ketiga masyarakat di daerah kasus tinggi, dan keempat untuk masyarakat umum.