single
Dewan Jembatani Kasus Tanah Puskopad dengan Warga

Suara Indrapura: Sengketa tanah yang melibatkan warga Desa Ringin Kembar, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan PUSKOPAD (Pusat Koperasi TNI AD) Kodam V Brawijaya menjadi perhatian dari anggota Komisi A (pemerintahan) DPRD Provinsi Jawa Timur. Diduga tanah seluas 345 hektar peninggalan Belanda tersebut telah disalah gunakan fungsinya oleh pihak yang mengatas namakan Puskopad dengan menyewakan lahan sengketa di desa tersebut pada Perusahaan Besar.

Menurut Yuzril Hamdan selaku tokoh masyarakat desa tersebut mengatakan, bahwa masyarakat sumbermanjing telah memiliki sertifikat atas lahan yang disengketakan dan juga juga telah memiliki ijin projek prodektif untuk  melakukan kegiatannya sebagai petani. dalam undang-undang no 5 tahun 1960 tentang agraria yang tertuang dalam pasal 4 ayat 2, pasal ini memberi wewenang kepada masyarakat untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Namun disayangkan pula adanya beberapa oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab bertujuan untuk mengalihkan fungsinya.

Sedang Surat Keputusan nomor 50 tahun 1964 yang dibuat oleh menteri pertanian dan agraria yang dipegang oleh puskopad merupakan SK yang cacat hukum, karena yang berhak membuat SK adalah pejabat administrasi Negara, katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Suhadi, mengatakan, butuh waktu lama untuk menyelesaikan sengketa tanah yang ada di Kabupaten Malang. Namun dalam hal ini pihaknya telah mendesak kepada bapak bupati kota malang agar sengketa tanah di wilayah Sumbermanjing ini dapat terselesaikan, sebab hal ini menjadi beban moral sebagai wakil rakyat demi mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Menurut Anselmus Raga Milo saat melakukan audiensi di Kantor Kecamatan Sumbermanjing, selasa (24/05/2011), mengatakan bahwa, tanah yang dikuasai oleh Negara semestinya digunakan untuk kemakmuran rakyat, seperti yang telah tertuang dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960. dan semestinya pihak puskopad membiarkan para masyarakat untuk mengolah lahan tersebut seperti biasanya..

ketua komis A DPRD Jatim H. Sabron Djamil Pasaribu mengatakan, Pengupayaan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di daerah wilayah Sumbermanjing memang membutuhkan waktu lama, namun dalam hal ini para anggota komisi A DPRD Jatim akan bekerja sama dengan anggota komisi A DPRD Kabupaten Malang supaya kasus ini dapat terealisasikan. Pihaknya juga akan membawa permasalahan tersebut ke DPR Pusat demi cepat terealisasikannya kasus ini dan juga pihaknya akan menyelidiki masa berlakunya surat keputusan yang dipegang oleh pihak Puskopad mengenai penguasaan atas lahan tersebut.