single
Dewan Kawatir Lahan Pertanian Terus Menyusut

Suara Indrapura : Menjamurnya realestate di Jawa Timur merupakan bukti bahwa kepadatan masyarakat Jawa Timur semakin tinggi. Tuntutan akan tempat tinggal tidak bisa dihindari sementara lahan tidak mungkin dapat dimekarkan. Akibatnya peralihan status tanah menjadi pilihan yang sulit untuk dihindari.

Ketua Komisi B  DPRD Jatim, Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum dikonfirmasi, menjelaskan, dari segi ketahanan pangan terjadi penurunan kontribusi pertanian Jatim terhadap perekonomian nasional. Penyebab utamanya yakni pertumbuhan produksi pertanian masih terlalu berbasis pada kesediaan lahan. "Selama ini beberapa kegiatan property dengan pengembangan hunian melalui realestate berdampak berubahnya fungsi lahan. Dari lahan pertanian, peternakan atau lahan produktif menjadi lahan kering untuk hunian/tempat tinggal” ini yang perlu disadari, dan kita khawatir jika lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi lahan perumahan apalagi digunakan untuk industry.

Selama lima tahun terakhir, mulai 2006-2011, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian berupa perumahan/bangunan rata-rata seluas 879,9 hektare, industri terhitung ratusan hektar. Kemungkinan tahun 2012 ini lahan petani semakin menyempit karena terjual untuk pendirian bangunan,” tuturnya.

Agus Dono mencontohkan, Surabaya yang dulunya masih banyak lahan pertanian, kini telah banyak bangunan yang berdiri diatas lahan petani tersebut. Pembangunan infrastruktur Surabaya sudah mencapai 8% lebih dari kepadatan infrastruktur Jatim. "Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang tidak dimbangi pembangunan irigasi akan mempengaruhi perkembangan areal pertanian, sehingga menjadi kendala bagi peningkatan ketahanan pangan Jatim," terangnya.

Disisi lain, hal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya penduduk, sehingga luas kepemilikan lahan bergeser dari lahan pertanian ke non pertanian. Dari segi kependudukan saja sudah timbul ketidakmerataan. Sebagian besar terkonsentrasi di Surabaya sebesar 18,88%, Sidoarjo 10,83%, sementara kabupaten/kota lainnya memiliki jumlah penduduk dengan proporsi kurang dari 6%. "Ini harus menjadi perhatian, karena semakin menyempitnya penguasaan lahan dapat berakibat sempitnya skala usaha tani, dan hasil usahanya juga akan kecil," tegasnya.

Maka potensi-potensi pertanian tersebut harus dikelola dengan optimal melalui pengembangan berdaya saing tinggi diantaranya melalui pengembangan agrobisnis. Pemerintah dapat membuat rumah susun untuk meminimalisasi penyempitan lahan petani akibat banyaknya bangunan yang berdiri. Begitu juga halnya pendirian gedung, pemerintah harus lebih memperketat pengeluaran surat ijin mendirikan bangunan. (Aries)