single
Dewan Setuju Jatim Miliki Pengelolaan Limbah B3

Suara Indrapura : Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim mengusulkan Provinsi Jatim harus memiliki lokasi atau tempat khusus untuk pengolahan limbah industri B3. Ini dilakukan untuk mengurangi mobilisasi serta mengantisipasi industri yang membuang limbah B3 sembarangan atau tidak pada tempatnya.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim Agus Maimun, di Surabaya, Kamis (26/4) mengatakan, membuat lokasi khusus sebagai tempat untuk pengolahan limba industry B3 merupakan salah satu bentuk mendukung program Pemerintah Provinsi Jatim. “Kita mendukung program gubernur jatim untuk membangun sentra-sentra atau kawasan industri terpadu di seluruh Jatim. Karena itu, kami mengingatkan kepada pemprov Jatim untuk merealisasikan kawasan sampah atau limbah industry B3,” ujarnya.

Selama ini, kata Agus, pusat pengolahan limbah industry B3 dilakukan di Cileungsi, Jawa Barat (Jabar), tentunya lembaga ini kewenangnya ada di Kementrian Lingkungan Hidup. Dengan jarak cukup jauh keberadaan industry di Jatim dengan pusat pengolahan limbah maka dinilai tidak efisien sehingga perusahaan cenderung mengirimkan limbah B3 ke pusat pengolahan. “Karena dengan tersentranya hanya di satu titik yakni cileungsi maka akan rawan digunakan industry yang enggan mengolahkan limbahnya. Hal itu disebabkan biaya memobilisasi yang dikeluarkan cukup tinggi menginggat jarak tempuh ke pusat pengolahan limbahnya cukup jauh,” katanya.

Bahkan, kata Agus, ada kemungkinan industri di Jatim membuang limbah B3nya tidak pada tempat semestinya. “Ini yang tidak kita harapkan. Maka dari itu dorongan dari teman-teman di Komisi D untuk bisa merealisasikan, minimal satu lokasi saja untuk dijadikan pusat pengolahan limbah industry B3 di Jatim, yang diharapkan tidak terjadi adanya kongkalingkong di Jatim ini,” terangnya.

Menurutnya, usulan membuat sentra pengolahan limbah ini sejalan dengan pembangunan berwawasan lingkungan. “Kami ingin sebenarnya investasi apapun yang menyangkut industrilialisasi sejalan dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Maka dari itu, hal ini akan kita dikoordinasikan dengan teman-teman di Komisi D untuk mendorong pemprov Jatim untuk merealisasikan kawasan pengolahan limbah industry B3 di Jatim,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, estimasi pusat pengolahan limbah B3 jika keberadaannya di Jatim maka akan terjadi pengurangan produksi sekitar 70%. Tidak itu saja, keberadaanya akan mendekatkan pada sumber kawasan industri di Jatim serta mampu mengurangi mobilisasi pengolahan limbah B3 ke Jabar.

Agus menegaskan, keseriusan Komisi D dalam hal ini akan merangcang Raperda, yang akan diagendakan tahun 2012 ini. “Kalau mendesak maka dipercepat pada masa persidangan ketiga 2012 akan masuk pembahasan dalam Komisi D,” tuturnya.

Berdasarkan data yang Badan Lingkungan Hidup Jatim, daftar proper perusahaan 2009-2010 menyebutkan terdapat enam perusahaan berstatus hijau, 58 perusahaan berstatus biru, 26 perusahaan berstatus merah, dan 15 perusahaan berstatus hitam serta satu perusahaan tutup. (Aris)