single
Disambati Masyarakat Soal Kelangkaan Pupuk, Kebijakan Pemerintah Jangan Persulit Petani Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Keluhan soal kelangkaan dan tingginya harga pupuk untuk petani masih mewarnai penyerapan aspirasi masyarakat-Reses I Tahun 2021 anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 Hj Sri Bubiati S E, di Balai Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Kamis(4/3/2021).

Seperti diketahui pada 2021, ada kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Indonesia. HET untuk urea dari Rp 1.800 per kg menjadi Rp 2.250 per kg. Jadi ada kenaikan Rp 450 per kg.
Dengan fakta tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim DPRD Provinsi Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 9 (Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Magetan, Ponorogo, dan Ngawi) ini berharap agar pemerintah tidak melakukan pemotongan jatah pupuk bersubsidi bagi petani di Jatim, serta menjamin ketersediaan pupuk agar tidak langka lagi.

“Jujur saja kebetulan saya belum pernah di Komisi B. Dan persoalan pupuk ini sebenarnya yang membidangi adalah Komisi B. Kebetulan saya di Komisi E, namun nanti akan saya koordinasikan dengan kader Partai Demokrat yang ada di Komisi B DPRD Jatim, ” ujar Sri Bubiati.

Meski demikian, Sri Bubiati yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini melihat perjuangan Komisi B, terkait pupuk ini sudah maksimal. Bahkan, sudah berkirim surat kepada Kementerian Pertanian mengingat waktu itu kuota pupuk bersubsidi untuk petani di Jatim kuotanya berkurang.

Namun,lanjut dia, dengan surat yang diluncurkan Pemprov Jatim yang diprakarsai DPRD Provinsi Jatim, akhirnya kuota pupuk bersubsidi dikembalikan lagi sepenuhnya. Ini yang akan diurai dan mudah- mudahan ke depan bisa lebih transparan untuk pemberian pupuk ke petani.

“Ya, pokoknya pemerintah jangan membuat kebijakan yang mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, ” tandas dia.

Selain masalah kelangkaan pupuk, Sri Bubiati juga ditagih warga Pupus untuk mengisi koperasi yang telah didirikan petani, mengingat sampai saat ini belum ada bantuan yang masuk.

“Saya tanya dulu, apakah koperasi ini sudah berbadan hukum. Kalau sudah, maka di PAK nanti bisa kita bantu sekitar Rp 25-50 juta. ” Karena itu, silakan membuat proposal nanti akan saya bantu,” tandas dia.

Selama reses di Kabupaten Magetan ini, lanjutnya, telah mendatangi tiga titik. Menurut dia, reses ini tujuan akhirnya kan menjaring aspirasi. “Ya kita akan berusaha semaksimal mungkin apa yang menjadi keinginan masyarakat yang disampaikan akan kita tindaklanjuti, ” ucap dia.

Dia tidak menjamin 100 persen, tapi paling tidak 60-70 persen bisa ditindaklanjuti. Sisanya baru tahun berikutnya diagendakan lagi secara bertahap.

” Itu memang kebiasaan kami kalau reses menjaring aspirasi. Dan Alhamdullilah sampai sekarang yang diusulkan masyarakat hampir semuan terealisasi, ” pungkas dia.