single
Diskriminasi, DPRD Jatim Tak Sepakat Wacana Tracing Kampung Madura di Surabaya
Kendati sudah ditemukan varian baru Covid-19 dari India masuk ke Jawa Timur. Namun anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya, Syamsul Arifin kurang sepakat terkait munculnya wacana melakukan tracing pada  kampung-kampung Madura yang ada di Kota Surabaya.  Alasannya, hal itu terkesan diskriminatif dan tidak manusiawi sebab Covid-10 itu tidak mengenal SARA.
 
"Saya sangat tidak setuju kalau kampung Madura di Surabaya ditracing. Itu terlalu berlebihan," kata politikus asal Fraksi PKB DPRD Jatim saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (15/6/2021).
 
Menurut Syamsul,  kalau Surabaya ingin lebih sehat dan lebih aman dari Pandemi Covid-19, bukan dengan mentracing kampung Madura tapi ayo kita tingkatkan imun dan iman masyarakat Surabaya. 
 
"Kalau digeneralisir, apalagi kalau masing-masing kampung Madura ditracing, itu tidak adil. Sebab warga Madura itu tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kota Surabaya sehingga malah bisa timbulkan dampak psikologis yang kurang bagus. Ayo kita bikin format pendekatan yang terbaik," pinta pria asli Bangkalan Madura ini.
 
Mantan ketua DPC PKB Kota Surabaya ini menilai pada tahun 2020 lalu, Pemkot sudah memberikan peringatan supaya warga tidak menggelar sholat tarawih berjamaah di Mushola atau Masjid. Namun faktanya, masih banyak masyarakat yang mengabaikan, dan itu bukan hanya warga kampung Madura yang ada di Surabaya saja. 
 
"Kalau mau ditracing ya jangan hanya warga Madura saja tapi semuanya ditracing. Apalagi pergaulan orang Madura di Surabaya itu bukan hanya dengan sesama wargaa Madura," ungkap anggota Komisi D DPRD Jatim. 
 
Pertimbangan lainnya, lanjut Syamsul meningkatnya sebaran Covid-19 paska lebaran Idul Fitri di Jatim itu bukan hanya terjadi di Bangkalan tapi juga di beberapa daerah lain, sehingga perlu menjadi perhatian kita bersama dan menyikapinya dengan bijak. 
 
Selain itu pihaknya juga berharap pemerintah melakukan antisipasi yang lebih manusiawi dan pendekatan yang lebih persuasif agar sebaran Covid-19 bisa lebih cepat diatasi dengan baik. 
 
Ia berharap Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan bisa mencari formula terbaik untuk antisipasi sebaran Covid-19 varian baru tidak semakin banyak. Mengingat, warga kedua daerah yang bertetangga itu banyak yang beraktivitas dan hilir mudik dari Bangkalan ke Surabaya atau sebaliknya. 
 
"Saya berharap penyekatan di Jembatan Suramadu untuk membatasi arus orang dari Bangkalan ke Surabaya atau sebaliknya dilakukan dengan cara lebih persuasif. Karenanya perlu dilakukan sosialisasi yang lebih massif," pungkas Syamsul Arifin.