single
DPRD: Bahaya Kalau Hewan Masuk Jatim Tanpa Pemeriksaan
Komisi C DPRD Jawa Timur menilai keberadaan pos pemeriksaan produk dan hewan Dinas Peternakan Jatim di Banyuwangi sangat penting. Mengingat pos tersebut menjadi check point hewan yang akan masuk ke Jatim.
 
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Ahmad Hilmy mengatakan, jika pos pemeriksaan produk dan hewan dimanfaatkan dengan baik, bisa menjadi sumber pendapatan APBD Jatim. Mengingat Pelabuhan Ketapang bisa menjadi pintu masuk ke Jatim, khususnya lewat jalur laut.
 
Hilmi menilai pos pemeriksaan ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan kesehatan hewan yang akan masuk ke Jatim. Setiap hewan bisa dilakukan check point. Jika dinilai kurang sehat, maka hewan tersebut tidak boleh masuk.
 
"Bahaya sekali kalau hewan masuk tanpa pemeriksaan," tegas putra Angggota DPR RI, Anisya Syakur, Selasa 22 Desember 2020 tersebut
 
Politisi asal PKB itu menilai banyak aset milik Pemprov Jatim yang tak terpakai alias mangkrak. Padahal lokasinya strategis, karena mudah dijangkau. Tak hanya itu, banyak gedung yang tidak sesuai peruntukannya.
 
"Banyak aset yang tak terpakai. Harapannya bisa lebih baik," tuturnya.
 
Hilmy menegaskan Komisi C akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa berkerja secara maksimal dua.
 
"Kita koordinasikan dengan pemangku kepentingan, yang diberi tanggung jawab oleh Pemprov agar bisa bekerja kembali," ungkapnya.
 
Sedangkan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto meminta agar kedepan Pemprov merencanakan penganggaran sehingga tidak hanya mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saja. Melainkan pendapatan bisa di sektor aset.
 
"Kita sudah keliling nampaknya banyak aset yang tidak dihitung secara ekonomis dan belum dimaksimalkan, " katanya.
 
Politisi asal Partai Demokrat itu menilai aset Pemprov bisa menjadi sumber PAD yang sangat potensial. Untuk itu, Komisi C mendorong Pemprov Jatim agar segera berproses untuk menjaring suatu analisa pendapatan dari aset.
 
"Selama ini kan aset hanya tempel saja. Padahal potensinya luar biasa," tambahnya.
 
Agus membeberkan dua opsi terkait perjalanan darat. Pertama, Pemprov harus memaksimalkan aset untuk kepentingan pemerintah provinsi. Opsi kedua adalah di kerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta.