single
DPRD Bentuk Pansus bahas LKPJ Gubernur

Suara Indrapura : Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim menyatakan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dari sisi kelayakan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jatim akhir tahun 2011 dinilai sudah menncukupi dan memadai untuk dibahas lebih lanjut oleh DPRD.

Juru Bicara Pansus DPRD Jatim Drs H Akik Zaman, pada sidang paripurna pendapat Pansus DPRD Jatim Terhadap LKPJ Gubernur Jatim Akhir Tahun 2011, di Gedung DPRD Provinsi Jatim Jl. Pahlawan Surabaya, Kamis (29/3) mengatakan, atas dasar pendapat ini, selanjutnya Pansus akan membahas secara intensif untuk menghasilkan catatan dan rekomendasi DPRD dalam waktu 30 hari kerja seperti yang diamanahkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

“Agar dalam pembahasannya Pansus bisa menghasilkan catatan dan rekomendasi yang akurat dan relevan dengan upaya perbaikan kinerja Pemprov Jatim kedepan maka, tentunya membutuhkan dukungan data dan informasi yang akurat pula terkait dengan berbagi hal yang disampaikanoleh gubernur dalam dokumen LKPJ,” ujarnya.

Dia menambahkan, menginggat dalam beberapa bagian substansi dokumen LKPJ gubernur masih membutuhkan dukungan tambahan data informasi yang akurat maka untuk mendukung proses pembahasan yang dilakukan Pansus diperlukan dukungan data dan informasi dari SKPD terkait. Itu dilakukan guna memperjelas capaian indikator kinerja Pemprov Jatim yakni Sembilan agenda utama dan 18 prioritas program pembangunan Jatim Tahun 2011.

Disamping itu, lanjutnya, Pansus juga berharap kepada fraksi di DPRD Jatim untuk mengkaji dan mengkritisi dokumen LKPJ Gubernur Jatim akhir tahun 2011 dengan mengacu pada Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 dan RPJMD Jatim 2009-2014 yang nantinya akan menjadi bagian bahan yang tidak terpisahkan dari dokumen dalam pembahasan yang dilakukan oleh Pansus pembahas LKPJ.

Meski begitu, Pansus memberikan beberapa catatan dari keseluruhan atas LKPJ Gubernur Jatim Tahun 2011 diantaranya mengenai angka kemiskinan di Jatim masih relative tinggi meskipun kemiskinan terus menurun. “Kemiskinan terjadi di daerah yang income perkapitanya rendah sehingga pertumbuhan sektor pertanian yang amat rendah dapat mengakibatkan kelanggegan kemiskinan di desa,”tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, catatan itu bagian kecil catatan keseluruhan LKPJ Gubernur Tahun 2011 nantinya memerlukan kajian yang sangat mendalam dan dukungan data maupun informasi yang akurat. Karenanya, pansus juga telah mengagendakan kegiatan untuk melakukan klarifikasi sebelum menyusun rekomendasi DPRD.

Untuk itu, diharapkan kesiapan para pimpinan SKPD dan pihak terkait bisa mendukung data terkait dengan LKPJ Gubernur Tahun 2011 dengan format yang telah disiapkan oleh Pansus. “Dengan tahapan seperti ini, Pansus berharap agar catatan dan rekomendasi yang dihasilkan Pansus benar akurat dan relevan dengan perbaikan perencanaan dan kinerja Pemprov Jatim kedepan. Nantinya, catatan dan rekomendasi DPRD ini bisa diputuskan menjadi pertimbangan dan pijakan dalan penyusunan program tahun berikutnya,” paparnya. (Aris)