single
DPRD Jatim Berharap Tak Ada Kenaikan Cukai Hasil Tembakau
Sejak 1 Februari 2021,  Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2021. Meski demikian, Komisi B DPRD Jatim berharap di tahun 2021 tidak ada kenaikkan cukai hasil tembakau karena saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.
 
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono mengatakan bahwa di masa pandemi ini petani tembakau sangat berat kondisinya. "Jika dinaikkan otomatis tembakau yang diserap oleh pabrik berkurang," ujarnya.
 
Ketika penyerapan tembakau oleh pabrik berkurang maka hasil panen tembakau oleh petani pun tak ada yang menyerap.
 
"Sebaiknya pemerintah memang menahan diri tidak melakukan kebijakan yang berdampak pada kondisi perekonimian apalagi di masa pandemi ini," tambah Dwi.
 
Meski demikian melalui rilis yang dikeluarkan Kanwil DJBC (Direktorat Jendral Bea Cukai) Jatim 2, dijelaskan bahwa kenaikan tarif cukai memperhatikan tingkat serapan tembakau lokal. Tarif cukai sigaret putih, bahkan SKT (Sigaret Kretek Tangan) tahun ini tidak mengalami kenaikan sehingga pemerintah berharap, tingkat penyerapan tembakau lokal dapat terjaga mengingat terdapat lebih dari 526 ribu kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari pertanian.
 
Menanggapi hal tersebut Dwi mengatakan bahwa dalam hal ini, memang jenis SKT menyerap tenaga yang besar dari jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin). Namun tetap saja kenaikan cukai rokok akan berdampak pada  penyerapan tembakau petani.
 
"Kalau itu melindungi pabrik lokal, pabrik lintingan.  Tetapi di petani produksi tembakau akan berkurang. Kita ingin perlindungan dua duanya baik petani tembakau maupun pelaku usaha dibidang rokok," tutup anggota DPRD Jatim Fraksi FKBN (Fraksi Keadilan Bintang Nurani) itu.